Gagasan Atasi Kecanduan Digital Hantarkan Mahasiswi UIN Kendari Raih Penghargaan Best Speaker di Forum InternasionalMenatap Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya: Jadwal, Cabang Baru, dan Kesiapan IndonesiaTekan Kasus Perundungan, FK UMS Fasilitasi UKS dan Kader Kesehatan di SMP Muhammadiyah 7 KaranganyarRayakan HUT ke-81 RI, Pemkab Magetan Siapkan Pesta Rakyat Mulai dari Flashmob hingga Reog
Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong integrasi program penanggulangan ATM ke dalam APBDes guna mempercepat eliminasi penyakit menular di tingkat desa.
Sepanjang semester pertama 2026, otoritas Hanoi berhasil mengungkap hampir 10.000 kasus perdagangan ilegal dengan memanfaatkan transformasi digital dan pengawasan e-commerce yang lebih ketat.
Pemerintah Vietnam mengajukan usulan revisi UU Perumahan dan UU Bisnis Real Estat melalui prosedur singkat demi mempercepat penyesuaian regulasi di sektor properti.
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) meluncurkan Jalasena Maritime Studies dan kantor hukum khusus untuk memperkuat ekosistem serta perlindungan hukum industri maritim nasional di kancah global.
Pemerintah secara masif menghapus 697 prosedur administratif dan 1.754 syarat bisnis guna menekan biaya kepatuhan hingga 54,6 persen dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Vietnam secara agresif memangkas ribuan prosedur administratif dan persyaratan bisnis untuk menekan biaya kepatuhan serta mendongkrak iklim investasi nasional hingga 2030.
DPR RI menegaskan dukungan terhadap teknologi pengolahan sampah menjadi energi, namun meminta pemerintah untuk meninjau kembali lokasi pembangunan agar tidak berdampak buruk pada permukiman warga.
