Pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam tata kelola birokrasi dengan menghapuskan 697 prosedur administratif serta memangkas 1.754 persyaratan bisnis yang dianggap tidak relevan. Langkah strategis ini diimplementasikan melalui berbagai resolusi pemerintah yang berfokus pada integrasi data nasional dan digitalisasi proses layanan, guna menghilangkan hambatan lintas yurisdiksi yang selama ini membebani pelaku usaha.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit dalam periode 2026-2030. Pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga terkait untuk membatasi kewenangan administratif mereka hingga di bawah 30 persen, sembari menargetkan efisiensi waktu pemrosesan dan pengurangan biaya kepatuhan sebesar 50 persen dibandingkan standar tahun 2024. Hingga pertengahan Juni, efektivitas langkah ini tercatat mampu menekan waktu pemrosesan prosedur sebesar 53 persen dan menurunkan biaya kepatuhan hingga 54,6 persen.
Selain penyederhanaan prosedur, pemerintah juga aktif meninjau sektor investasi bersyarat. Sejak penetapan Undang-Undang Investasi, terdapat pengurangan signifikan sebanyak 40 persen pada kategori sektor usaha yang memerlukan izin khusus dibandingkan regulasi tahun 2020. Upaya ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi ekonomi senilai 23 triliun VND per tahun, yang sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi para pelaku bisnis.
Untuk menjaga keberlanjutan reformasi ini, seluruh kementerian telah diinstruksikan untuk menyelaraskan dokumen hukum mereka sebelum Maret 2027. Sebanyak 312 dokumen hukum, mencakup undang-undang hingga surat edaran, kini tengah dipersiapkan untuk diamandemen. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa desentralisasi kewenangan ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata hingga ke tingkat daerah demi efektivitas pelayanan publik yang lebih prima.
