Pemerintah Vietnam secara resmi telah mengusulkan kepada Majelis Nasional untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Bisnis Real Estat. Langkah ini diupayakan melalui prosedur yang disederhanakan guna mempercepat proses legislasi yang dianggap mendesak bagi sektor properti nasional.
Ketua Majelis Nasional, Tran Thanh Man, dalam pembukaan sesi ke-4 Komite Tetap Majelis Nasional menekankan urgensi persiapan berbagai agenda strategis menjelang sidang luar biasa pada Agustus mendatang. Meski demikian, ia mencatat bahwa berkas rancangan undang-undang terkait saat ini belum sepenuhnya masuk dalam agenda pembahasan formal, sehingga koordinasi antara pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera ditingkatkan.
Dalam arahannya, Tran Thanh Man menegaskan pentingnya disiplin kerja yang ketat bagi kementerian dan instansi terkait. Ia menyatakan tidak akan menoleransi segala bentuk penundaan atau keterlambatan dalam penyelesaian dokumen panduan hukum. Menurutnya, kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan regulasi adalah tanggung jawab mutlak para pimpinan lembaga yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Ketua Majelis Nasional menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang bersifat desentralisasi. Hal ini mencakup kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pasca-pemberlakuan undang-undang guna menghindari tumpang tindih regulasi serta kekosongan hukum di lapangan.
Selain membahas isu domestik, pertemuan tersebut juga menyentuh pentingnya penyelesaian kendala implementasi pada proyek-proyek besar, seperti pengembangan pusat keuangan internasional di Kota Ho Chi Minh dan Da Nang. Tran Thanh Man mendesak agar hambatan teknis yang telah berlangsung pasca-persetujuan rencana induk dapat segera diidentifikasi dan diatasi demi menjaga iklim investasi yang kondusif.
