Pemerintah Vietnam mengambil langkah drastis dalam enam bulan pertama tahun 2026 untuk merombak sistem administrasi publik. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis nasional guna memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif di tingkat global.
Mengacu pada serangkaian resolusi pemerintah, kementerian dan lembaga terkait diwajibkan untuk melakukan restrukturisasi proses berbasis digital serta mengoptimalkan penggunaan data nasional. Fokus utama dari reformasi ini adalah desentralisasi kewenangan, di mana targetnya adalah membatasi prosedur administratif yang dikelola langsung oleh tingkat kementerian hingga di bawah 30 persen, sekaligus memangkas waktu proses dan biaya kepatuhan hingga 50 persen dibandingkan standar tahun 2024.
Hingga pertengahan Juni 2026, hasil konkret telah tercatat dengan penghapusan 697 prosedur administratif dan penyederhanaan 673 prosedur lainnya. Selain itu, pemerintah berhasil memangkas 1.754 persyaratan bisnis yang dinilai tidak relevan atau menghambat inovasi. Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat biaya kepatuhan bagi pelaku usaha hingga 23.000 miliar VND setiap tahunnya.
Dalam skala yang lebih luas, pemerintah telah meninjau kembali sektor investasi bersyarat sesuai dengan Undang-Undang Investasi terbaru. Tercatat, lebih dari 40 persen dari total sektor bisnis bersyarat yang ada pada tahun 2020 telah dikurangi. Keberhasilan ini didukung oleh integrasi basis data antar-kementerian dan pemerintah daerah yang mempermudah warga serta pebisnis dalam mengakses layanan negara.
Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan reformasi, pemerintah telah menjadwalkan amandemen terhadap 312 dokumen hukum—meliputi undang-undang, dekrit, hingga surat edaran—yang harus diselesaikan paling lambat 1 Maret 2027. Hingga saat ini, proses penyederhanaan prosedur internal juga terus dikebut, dengan lebih dari separuh target rencana pengurangan prosedur internal kementerian telah berhasil terealisasi.
