Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengambil langkah strategis guna menciptakan transparansi anggaran belanja daerah dengan menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Tahun Anggaran 2027, guna mengatasi ketimpangan harga bahan dan jasa di wilayah kepulauan tersebut.
Sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari 9 kecamatan dan 151 desa/kelurahan, Kabupaten Lembata menghadapi tantangan geografis yang cukup kompleks. Variasi biaya transportasi antarpulau dan aksesibilitas material konstruksi kerap memicu disparitas harga. Melalui kerja sama dengan Tim Pakar Teknik Sipil S-1 ITN Malang, Pemkab Lembata berupaya merumuskan acuan biaya pembangunan yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah.
Ketua Tim Pakar ITN Malang, Dr. Ir. Vega Aditama, ST., MT., IPM., menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan teknologi pemetaan digital berbasis Google Earth dengan koordinat geotagging. Langkah ini diambil guna memverifikasi secara langsung harga material dan upah kerja ke toko bangunan, distributor, hingga kontraktor lokal di sembilan kecamatan secara real-time. Hasil survei lapangan ini nantinya akan diintegrasikan langsung ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
Selain menyasar proyek fisik, kerja sama ini juga merumuskan standardisasi untuk kegiatan nonfisik seperti pelatihan dan sosialisasi menggunakan pendekatan berbasis aktivitas (Activity-Based Approach). Dosen Teknik Sipil ITN Malang, Ir. Hadi Surya Wibawanto Sunarwadi, ST., MT., IPP., menambahkan bahwa langkah ini krusial untuk menekan potensi pembengkakan anggaran (overpricing) maupun alokasi anggaran yang terlalu rendah (under quoting) yang kerap merusak mutu program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Inisiatif ini disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP., MT., yang berharap sinergi ini tidak berhenti pada penyusunan dokumen saja. Pihak Pemkab Lembata menginginkan pendampingan berkelanjutan hingga tahap implementasi di lapangan serta pemutakhiran data secara berkala demi menjamin efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Lembata.
