JAKARTA - Aktivitas politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah mengakhiri masa jabatan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kemunculan Jokowi di berbagai agenda, termasuk komunikasi dengan elite politik, dinilai menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya menarik diri dari panggung politik nasional.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Pasrani Mendrofa, menilai langkah Jokowi mencerminkan upaya seorang mantan presiden untuk tetap berada dalam pusaran pengaruh. Menurutnya, Jokowi masih memanfaatkan jaringan politik, relasi dengan elite, serta citra populisme yang selama ini melekat pada dirinya.
Herry menyebut Jokowi tampaknya tidak ingin diposisikan sebagai figur yang pasif setelah tak lagi memegang jabatan presiden. Berbagai gerak politik yang terlihat belakangan ini, kata dia, dapat dibaca sebagai pesan bahwa kekuatan politik Jokowi masih diperhitungkan.
“Saya rasa Jokowi sepertinya tidak ingin dilabeli sebagai mantan presiden yang diam setelah pensiun dan memposisikan diri di pinggiran panggung. Ini simbolisasi bahwa dia ingin publik tahu bahwa otot politiknya masih kuat,” kata Herry, Minggu (28/6/2026).
Menurut Herry, pengaruh Jokowi masih dapat bertahan melalui sejumlah kanal, mulai dari loyalis yang berada di pemerintahan, hubungan dengan partai politik, hingga kedekatan dengan tokoh-tokoh yang kini memegang posisi strategis. Kondisi itu membuat Jokowi tetap dipandang sebagai salah satu aktor yang berpengaruh dalam dinamika politik nasional.
Herry juga menyoroti spekulasi mengenai hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, meski pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran hubungan tersebut tampak harmonis, bukan berarti tidak ada perbedaan kepentingan maupun gaya kepemimpinan di antara keduanya.
“Ya meskipun di awal kepemimpinan Prabowo dan Gibran, Jokowi terlihat mesra, namun tidak otomatis menghapus dinamika persaingan laten. Jokowi ingin penegasan bahwa eksistensi politiknya masih relevan, sementara Prabowo sedang fokus mengonsolidasikan legitimasi penuh sebagai presiden,” ujar Herry.
Ia menilai perbedaan kepentingan itu membuat posisi politik Jokowi dan Prabowo dapat terlihat kontras. Di satu sisi, Prabowo disebut tengah memperkuat otoritas pemerintahannya. Di sisi lain, Jokowi dinilai tetap menjaga ruang pengaruh agar tidak sepenuhnya lepas dari konfigurasi kekuasaan saat ini.
Selain itu, Herry melihat manuver Jokowi juga berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut ada upaya membangun legitimasi dan basis elektoral bagi Gibran agar tetap memiliki pijakan kuat dalam politik nasional.
“Apalagi Jokowi masih concern agar pasangan Prabowo-Gibran tetap berlanjut,” kata Herry.
Dalam pandangan Herry, penempatan figur-figur kunci di lingkar kekuasaan serta penggalangan dukungan partai politik dapat dibaca sebagai pembangunan infrastruktur politik. Infrastruktur tersebut tidak hanya berguna untuk menjaga kepentingan saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi pada masa mendatang.
Herry juga menyinggung penggunaan istilah “Jokowi Effect” sebagai bagian dari strategi politik. Modal elektoral Jokowi dinilai masih dapat digunakan untuk memengaruhi persepsi publik terhadap tokoh, agenda, maupun kebijakan tertentu.
Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa pola semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam demokrasi. Menurutnya, manuver politik pascapurnatugas memang bisa menjaga stabilitas agenda jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan preseden transisi kekuasaan yang terlalu bertumpu pada kepentingan elite.
