Dalam upaya mempercepat transisi menuju ekonomi ramah lingkungan, Pemerintah Vietnam kini memprioritaskan penerapan teknologi hijau dan efisiensi energi dalam sistem pengadaan publik. Langkah strategis ini menuntut seluruh lembaga negara dan organisasi sektor publik untuk mengutamakan barang, jasa, maupun proyek yang memenuhi standar kelestarian lingkungan. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan dampak ekologis negatif sekaligus mendorong sektor swasta mengadopsi praktik bisnis yang lebih bersih.
Menurut kajian dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Komisi Eropa, pengadaan publik hijau menitikberatkan pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan optimalisasi energi di sepanjang siklus hidup produk. Melalui pendekatan ini, instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah didorong untuk memilih opsi belanja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi karbon global.
Urgensi penerapan kebijakan ini kian mendesak mengingat kerentanan Vietnam terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara dan kerusakan lingkungan di negara tersebut telah memicu kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai 5 hingga 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengadaan publik hijau diposisikan sebagai instrumen kebijakan vital untuk merealisasikan komitmen emisi nol bersih (net-zero emissions) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2050.
Sejumlah wilayah di Vietnam telah menginisiasi program ini secara nyata. Di Kota Hue, instansi pemerintah memprioritaskan perangkat elektronik berlabel efisiensi energi tertinggi. Sementara di Provinsi Phu Tho, standar hijau diterapkan pada infrastruktur irigasi pertanian teh hemat air. Langkah serupa juga terlihat di sektor transportasi publik dengan pengoperasian bus listrik di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, serta kendaraan listrik di kawasan wisata ekologi Na Hang.
Komitmen regulasi ini diperkuat melalui Strategi Nasional Pertumbuhan Hijau periode 2021-2030, yang menargetkan kontribusi pengadaan publik hijau mencapai minimal 35 persen dari total belanja negara pada tahun 2035. Landasan hukum ini juga dipertegas dalam Pasal 142 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2020 serta Resolusi Politbiro Nomor 57-NQ/TW tahun 2024 yang mengedepankan inovasi teknologi sebagai pilar utama transformasi.
Ke depan, keberhasilan transformasi ini akan sangat bergantung pada sinergi kebijakan yang komprehensif, kemitraan rantai pasok hijau antar-pelaku usaha, serta penguatan pendanaan investasi berkelanjutan. Dengan kesadaran kolektif yang terus meningkat, inisiatif ini diharapkan mampu membawa Vietnam menjadi negara maju berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 yang selaras dengan kelestarian alam.
