JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mematangkan langkah strategis dalam mengentaskan krisis hunian di wilayah perkotaan padat penduduk. Menteri PKP Maruarar Sirait melangsungkan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, di Jakarta pada Rabu (9/9/2026) guna mempercepat alih teknologi pembangunan rumah susun yang aman, efisien, dan terjangkau.
Pertemuan lanjutan ini berfokus pada penjajakan adopsi teknologi konstruksi modern asal Tiongkok yang akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan regulasi di tanah air. Menteri PKP menegaskan bahwa pihak Tiongkok akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terhadap karakteristik lahan serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan formula teknologi hunian vertikal yang paling tepat.
Selain transfer teknologi, Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen pemberdayaan ekonomi lokal. Maruarar menegaskan bahwa proyek kerja sama ini wajib memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian nasional dengan memprioritaskan pemanfaatan produk dalam negeri, keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Guna merealisasikan rencana besar tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk tim kerja khusus. Tim ini diisi oleh sejumlah pejabat kunci, antara lain Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Roberia, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Tim bersama ini ditargetkan segera melakukan peninjauan lapangan dan menyampaikan hasil evaluasi komprehensif pada akhir September 2026.
Duta Besar RRT Wang Lutong menyambut positif kemitraan strategis ini dan menegaskan komitmen negaranya untuk berbagi pengalaman serta teknologi pengelolaan perumahan publik. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan Indonesia.
