Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah progresif dengan mempererat kolaborasi lintas sektor demi menanggulangi penyebaran penyakit menular AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan Forum Kemitraan yang berlangsung di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada Jumat (17/7/2026).
Langkah taktis tersebut diambil menyusul laporan surveilans Dinas Kesehatan Buleleng per Juni 2026 yang menunjukkan tren kasus ATM cukup memprihatinkan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk beralih dari penanganan sektoral ke sistem yang terintegrasi, baik dalam perencanaan program maupun penganggaran pembangunan daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Buleleng, Arya G Mataram, memaparkan pentingnya penandaan (tagging) anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Melalui skema ini, upaya pencegahan penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan saja, melainkan didukung secara kolektif oleh instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Selain mengandalkan dana APBD, pemerintah daerah juga melirik potensi pembiayaan alternatif dari sektor swasta. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Bappeda Buleleng, I Gusti Ngurah Purnawirawan, menjelaskan bahwa alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) akan dioptimalkan guna menunjang keberlanjutan program kesehatan masyarakat ini.
Forum kemitraan yang diinisiasi oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Wilayah Bali ini diharapkan melahirkan kebijakan aplikatif yang langsung diakomodasi dalam dokumen pembangunan daerah. Sinergi yang kokoh antara birokrasi, swasta, dan masyarakat sipil ditargetkan mampu mempercepat target eliminasi ATM sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga Buleleng secara berkelanjutan.
