Jakarta — Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa keberagaman Indonesia merupakan khazanah budaya sekaligus pilar utama kekuatan bangsa yang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan negara-negara lain. Atas dasar itu, ia menyerukan agar politik kebangsaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun secara kokoh dalam bingkai kerukunan nasional guna mewujudkan visi Indonesia Hebat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat memberikan ceramah umum bertema "Politik Kebangsaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menuju Indonesia Hebat" pada Kongres Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) Ke-6, Sabtu (27/02/2021). Acara yang berlangsung secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, itu dihadiri berbagai tokoh nasional dan segenap civitas akademika UKI.
Dalam paparannya, Ma'ruf Amin menguraikan konsep yang disebutnya sebagai "empat bingkai kerukunan nasional" sebagai fondasi menjaga kesepakatan para pendiri bangsa. Bingkai pertama adalah bingkai politis, yakni komitmen seluruh elemen bangsa dalam mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.
Bingkai kedua bersifat yuridis, yang menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku serta penghormatan terhadap prinsip kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Sementara bingkai ketiga adalah bingkai sosiologis, yang merujuk pada kearifan nilai-nilai budaya lokal yang telah turun-temurun menjadi perekat kebersamaan, seperti tradisi gotong royong, dalian natolu di Batak, tepo seliro di Jawa, pela gandong di Ambon, dan rumah betang di kalangan masyarakat Dayak.
Adapun bingkai keempat adalah bingkai teologis, yaitu pemahaman dan pengajaran keagamaan yang moderat, santun, sejuk, serta merangkul semua pihak. Wapres menekankan bahwa setiap agama hendaknya menyampaikan narasi kerukunan, bukan narasi konflik yang berpotensi memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, Wapres mengingatkan agar segenap anak bangsa mengarahkan loyalitas dan nasionalismenya untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu semata. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti larangan untuk menghormati dan mengamalkan keyakinan masing-masing maupun memajukan daerah asal. Nilai-nilai dan keyakinan individu maupun kelompok tetap dihormati dan dijamin pengamalannya dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sejarah perjuangan bangsa kita telah membuktikan bahwa hanya dengan menjaga dan menghormati kesepakatan nasional, kita akan mampu menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus bersama-sama bekerja dalam menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa," tegas Ma'ruf Amin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKA UKI Saor Siagian menyatakan bahwa soliditas internal organisasi menjadi kunci utama agar alumni dapat berkontribusi nyata bagi almamater dan bangsa. Sementara itu, Rektor UKI Dhaniswara K. Harjono menyoroti tantangan meningkatnya angka pengangguran lulusan universitas yang mencapai 25 persen menurut data Badan Pusat Statistik, dan mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan mengatasinya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, Pembina Yayasan UKI Teras Narang, alumni UKI Irman Gusman, serta segenap pengurus yayasan dan civitas akademika UKI.
