Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat (SR) terpadu di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, siap dioperasikan untuk menyambut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Proyek sarana pendidikan ini dirancang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yang komprehensif dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa secara umum infrastruktur sekolah sudah fungsional meski masih terdapat beberapa penyelesaian akhir pada bangunan bagian belakang. Berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektare dengan luas bangunan mencapai 26.376 meter persegi, kompleks ini dilengkapi dengan asrama siswa, peralatan belajar berbasis teknologi seperti laptop, serta fasilitas olahraga penunjang termasuk lapangan basket dan mini soccer.
Pembangunan institusi pendidikan ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto guna memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dody menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak bertujuan menyaingi sekolah yang sudah ada, melainkan menjadi pelengkap bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal konvensional akibat kendala finansial.
Proyek strategis ini dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total alokasi mencapai Rp262,3 miliar.
Hingga Juli 2026, Kementerian PU telah merampungkan pembangunan lima unit Sekolah Rakyat di Provinsi Aceh. Jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah menyusul instruksi Presiden agar minimal terdapat satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota sebagai instrumen taktis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
