Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini tengah menjadi sorotan tajam. Lembaga swadaya masyarakat Lokataru Foundation memperingatkan adanya potensi ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil akibat besarnya andil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan dan pengelolaan program tersebut.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengungkapkan kekhawatiran ini berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap implementasi KDMP di berbagai wilayah. Menurutnya, program yang ditargetkan menjangkau hingga 80.000 titik di seluruh pelosok Indonesia ini menyimpan risiko politisasi yang cukup besar.
Delpedro menjelaskan bahwa pengerahan kekuatan militer dalam sektor ekonomi desa dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menguasai aliran anggaran negara serta mengontrol jalur logistik di tingkat akar rumput. Lebih jauh lagi, Lokataru mengindikasikan adanya celah pemanfaatan infrastruktur koperasi ini sebagai instrumen kontrol politik menjelang kontestasi Pemilu 2029 mendatang.
