Presiden Republik Indonesia secara resmi menutup Sarasehan Kebangsaan dalam rangka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 pada Jumat, 26 Juni 2026. Dalam sambutannya, kepala negara menyampaikan apresiasi mendalam terhadap seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian diskusi secara intensif, sekaligus menegaskan sejumlah komitmen strategis pemerintah di bidang pendidikan tinggi, riset, dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden mengungkapkan bahwa ia secara aktif memantau jalannya sarasehan hingga larut malam pada hari sebelumnya. Ia menilai suasana diskusi berlangsung positif dan konstruktif, di mana para peserta saling bertukar pandangan serta gagasan demi kepentingan bersama. Menurutnya, seluruh potensi bangsa harus bersatu dan mengerahkan segala pemikiran serta inisiatif untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti tantangan global yang dihadapi Indonesia akibat pesatnya perkembangan sains dan teknologi. Ia menekankan bahwa dunia kini terasa semakin kecil—peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dialog intensif dengan kalangan akademisi dan ilmuwan dinilai sangat krusial, bahkan menurutnya pertemuan dengan para rektor idealnya dilakukan setiap bulan.
Presiden juga menegaskan pentingnya kebebasan akademik di lingkungan kampus sebagai ruang untuk mempertemukan gagasan, pandangan, filosofi, dan inovasi. Namun demikian, ia berpesan agar kebebasan tersebut tetap difokuskan pada pengembangan sains dan teknologi yang memberi manfaat nyata bagi rakyat. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, menurut Presiden, pada hakikatnya beroperasi dengan dukungan dana publik melalui berbagai bentuk subsidi pemerintah.
Terkait perkembangan teknologi, Presiden menyinggung dua sisi mata uang kemajuan ilmu pengetahuan. Di satu sisi, teknologi nuklir menawarkan energi murah dan bersih serta memiliki manfaat besar di bidang medis dan pertanian. Namun di sisi lain, teknologi yang sama berpotensi menghancurkan peradaban manusia. Hal serupa berlaku bagi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kini dikejar hampir semua negara di dunia. Presiden mengutip peringatan dari para penemu AI sendiri tentang potensi risiko teknologi ini, termasuk fenomena agen AI yang jumlahnya diperkirakan telah mencapai lima juta dan mampu berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa kode mereka sendiri.
Merespons berbagai usulan yang masuk dari peserta sarasehan, Presiden menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti secara serius. Salah satu usulan yang mendapat perhatian khusus adalah alokasi beasiswa doktor bagi dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, gagasan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian labanya untuk membiayai kegiatan riset dan inovasi juga dinilai sangat konstruktif.
Pada kesempatan yang sama, Presiden memberikan gambaran tegas mengenai agenda reformasi BUMN yang sedang berjalan. Dari total lebih dari seribu BUMN yang ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 entitas dan berencana merampingkannya hingga tersisa sekitar 250 BUMN. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup, yang berarti pemangkasan ratusan jabatan direksi dan komisaris beserta seluruh biaya operasional yang menyertainya. Presiden menekankan bahwa langkah ini diperlukan demi efisiensi karena selama ini banyak BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan dan hanya membebani keuangan negara dengan biaya overhead yang besar.
Presiden menargetkan proses perampingan BUMN ini rampung dalam kurun waktu dua tahun agar tercipta badan usaha negara yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia juga merespons positif usulan dari delegasi Bengkulu terkait strategi hilirisasi dari pengolahan bahan baku menuju penciptaan produk akhir, serta gagasan untuk memperluas kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus di seluruh daerah.
Sambutan penutupan ini sekaligus menjadi sesi terakhir Presiden dalam sarasehan kebangsaan kali ini. Ia berjanji akan mencermati satu per satu seluruh masukan yang disampaikan para peserta dan segera menindaklanjutinya, menegaskan bahwa setiap aspirasi—bahkan dari warga desa yang menyampaikan keluhan melalui media sosial—selalu mendapat perhatian pemerintah.
