Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi warganya dengan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam wawancara penilaian Jamsostek Award 2026 Tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung secara daring pada Rabu (22/7/2026), Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, memaparkan berbagai langkah strategis daerahnya dalam mengoptimalkan program perlindungan tenaga kerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Ternate menunjukkan tren positif yang signifikan, kini telah mencapai angka 73,45 persen. Pencapaian ini diraih berkat konsistensi pemerintah daerah dalam mendaftarkan berbagai kelompok pekerja, mulai dari sektor formal, tenaga honorer, perangkat lingkungan seperti Ketua RT dan RW, tokoh agama, hingga kelompok pekerja rentan seperti pengemudi ojek, nelayan, dan petugas kebersihan.
Menariknya, Pemkot Ternate kini melakukan terobosan dengan memperluas proteksi sosial ke ranah olahraga. Langkah ini menyasar para atlet yang berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Tobelo serta Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Morotai. Tidak hanya atlet, jaminan keselamatan kerja ini juga diberikan kepada para pelatih sepak bola lokal di Kota Ternate.
Keputusan untuk melindungi para pelaku olahraga ini didasari oleh tingginya risiko fisik yang mereka hadapi selama kompetisi maupun latihan. Pemerintah membekali mereka dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Tauhid Soleman menegaskan bahwa proteksi ini merupakan wujud apresiasi atas dedikasi para insan olahraga yang telah berjuang mengharumkan nama daerah.
Langkah progresif ini menjadi bagian dari realisasi visi pembangunan "Ternate Andalan Jilid II" yang diusung oleh kepemimpinan Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar. Melalui alokasi APBD yang terarah, transparan, dan berkelanjutan, Pemkot Ternate berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat melalui tata kelola perlindungan sosial yang inklusif.
