Pemerintah Kabupaten Paser terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan melalui sinergi pembangunan infrastruktur dan penguatan peran bidan. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Paser di Pendopo Lou Bepekat, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menekankan bahwa bidan merupakan pilar utama dalam menyukseskan program prioritas "Anak Desa Harus Sehat dan Cerdas" yang menjadi bagian dari visi Paser TUNTAS.
Bupati Fahmi menjelaskan bahwa aksesibilitas fisik sangat memengaruhi mutu layanan kesehatan di desa. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung di Desa Swanslutung, Prayon, dan Rantau Buta yang rampung pada Juni 2026 lalu, menjadi bukti nyata komitmen daerah. Infrastruktur ini tidak hanya memutar roda perekonomian, melainkan juga mempermudah mobilitas tenaga medis dan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan.
Selain infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi fokus utama. Pemkab Paser menyalurkan beasiswa pendidikan bagi putra-putri daerah di Politeknik Kesehatan Samarinda, yang mencakup puluhan mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan promosi kesehatan. Fahmi juga menjamin hak-hak finansial para tenaga medis tetap terpenuhi secara penuh melalui pembayaran gaji serta insentif bagi ASN dan PPPK di tengah penyesuaian anggaran daerah.
Lebih lanjut, Bupati Paser mendorong para bidan untuk merangkul dukun beranak sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat meminimalkan risiko persalinan dengan mengarahkan proses melahirkan ke fasilitas kesehatan yang terstandarisasi dan aman.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, angka kematian ibu (AKI) tercatat menurun signifikan dari 12 kasus pada 2023 menjadi lima kasus pada 2025. Di sisi lain, angka stunting juga mengalami tren positif dengan penurunan prevalensi dari 23,4 persen pada 2024 menjadi 16,86 persen pada 2025. Meski demikian, penanganan angka kematian bayi (AKB) yang sempat berfluktuasi hingga mencapai 73 kasus pada 2025 tetap menjadi evaluasi penting bagi jajaran dinas terkait.
