Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta resmi mendapat mandat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON XXII Tahun 2028. Penetapan itu ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga serta surat pengantar penyelenggaraan PON kepada para gubernur daerah penyelenggara di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (23/6).

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir menegaskan bahwa PON 2028 harus disiapkan dengan prinsip efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar agar penyelenggaraan multievent olahraga terbesar di Indonesia itu berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.

Erick berharap seluruh tahapan administrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan secara terbuka. Menurutnya, pembenahan tata kelola penting agar persoalan yang pernah muncul pada penyelenggaraan sebelumnya tidak kembali terulang.

Selain soal administrasi, Kemenpora juga menekankan pentingnya pemilihan cabang olahraga yang sesuai dengan prioritas pembinaan nasional. PON, kata Erick, tidak boleh hanya menjadi agenda kompetisi antardaerah, tetapi juga harus menjadi bagian dari jalur pembinaan atlet menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan daerahnya siap menjalankan amanah sebagai salah satu tuan rumah. Ia menjelaskan, pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas yang telah ada, sehingga tidak perlu membangun venue baru dalam skala besar.

Iqbal menegaskan NTB akan mengedepankan efisiensi dengan memaksimalkan infrastruktur olahraga yang sudah tersedia. Pengalaman NTB dalam menggelar berbagai agenda nasional dan internasional, seperti Festival Olahraga Masyarakat Nasional, MotoGP Mandalika, dan Pocari Sweat Run, disebut menjadi modal penting menghadapi PON 2028.

Di luar kesiapan fasilitas, NTB juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah keberadaan tenaga kesehatan olahraga tersertifikasi agar pelayanan bagi atlet dan kontingen dapat berjalan optimal.

Dari NTT, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan NTB dan DKI Jakarta. Ia menilai PON 2028 harus menghasilkan tiga keberhasilan sekaligus, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi.

Melki juga berharap PON 2028 mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah. Menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi olahraga, pariwisata, serta talenta-talenta lokal NTT kepada publik nasional maupun internasional.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kesiapan ibu kota untuk mendukung pelaksanaan PON XXII. Jakarta, kata dia, memiliki jaringan fasilitas olahraga yang memadai, baik di kawasan Gelora Bung Karno maupun venue milik pemerintah daerah dan swasta yang dapat dikolaborasikan.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Ia mengapresiasi terbitnya surat keputusan penetapan tuan rumah PON 2028 dan memastikan Komisi X akan mendukung proses persiapan, termasuk membuka ruang koordinasi bila daerah menghadapi kendala.

Hadrian berharap PON 2028 tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang kelak menjadi bagian penting dari kekuatan olahraga Indonesia.

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat turut menegaskan bahwa penyelenggaraan PON ke depan harus semakin fokus pada prestasi. Menurutnya, PON perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional untuk mencetak atlet terbaik menuju kompetisi internasional.