Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia tengah mengambil langkah agresif untuk mempercepat implementasi teknologi bedah robotik di dalam negeri. Inisiatif ini merupakan bagian dari pilar transformasi teknologi kesehatan guna menghadirkan pelayanan medis yang lebih presisi, minim rasa sakit, dan mempercepat waktu pemulihan pasien. Akselerasi ini dipicu oleh posisi Indonesia yang saat ini dinilai masih tertinggal dalam adopsi teknologi robotik dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pemerataan akses terhadap teknologi canggih ini agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah berencana melakukan pengadaan 40 unit robot bedah yang akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit pemerintah. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji integrasi tindakan bedah robotik ke dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan agar layanannya dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Langkah nyata akselerasi ini ditandai dengan peluncuran kolaborasi strategis antara Kemenkes, Rumah Sakit Bunda Jakarta, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), bersamaan dengan perayaan pencapaian hampir 1.000 tindakan bedah robotik di RS Bunda. Kemenkes juga telah membentuk Komite Robotik khusus yang bertugas merumuskan standardisasi pelayanan, kebutuhan teknologi, serta strategi efisiensi biaya operasional tindakan medis ini.
Sebagai fondasi sebelum penerapan robotik secara masif, pemerintah terlebih dahulu memperkuat kapasitas dokter bedah melalui program pelatihan laparoskopi (bedah minimal invasif) di 514 kabupaten dan kota. Melalui program ini, dokter di berbagai daerah diharapkan mampu menangani operasi modern secara mandiri, seperti operasi usus buntu, hernia, dan gangguan pencernaan lainnya, sebelum nantinya beralih ke teknologi robotik.
Pengembangan bedah robotik ini juga dirancang untuk mendukung ekosistem kecerdasan artifisial (AI) kesehatan nasional. Data dari setiap tindakan robotik nantinya akan diintegrasikan dengan tiga basis data nasional, yaitu data kependudukan, klinis, dan genomik. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan sistem pembelajaran AI yang presisi untuk membantu tugas para dokter. Di sisi lain, pemerintah juga mewajibkan adanya transfer teknologi dengan memproduksi komponen habis pakai (consumables) di dalam negeri guna menekan biaya prosedur medis sekaligus memperkuat kemandirian industri alat kesehatan nasional.
Merespons kerja sama ini, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyatakan kesiapan institusinya dalam mendukung riset biomedis dan kecerdasan artifisial yang relevan dengan kebutuhan medis Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Presiden Komisaris PT Bundamedik Tbk, dr. Ivan Rizal Sini, menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman klinis dan memfasilitasi pusat pelatihan demi mencetak lebih banyak tenaga medis yang menguasai teknologi bedah robotik di tanah air.
