Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menyerukan pentingnya pembangunan fondasi ekonomi dan bisnis yang kokoh guna menopang keberlangsungan dakwah Muhammadiyah di masa depan. Seruan ini disampaikan dalam forum Pengajian PP Muhammadiyah bertema "Resiliensi Keuangan untuk Dakwah Berkelanjutan" yang berlangsung di Kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/6/2026) malam.

Sepanjang 114 tahun perjalanannya, Muhammadiyah mengandalkan dua sumber utama dalam menggerakkan roda dakwah, yakni filantropi dan pengelolaan potensi internal Persyarikatan. Namun menurut Hilman, ketergantungan pada dana filantropi semata tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika tantangan kontemporer. Organisasi ini, menurutnya, perlu segera membangun ekosistem ekonomi mandiri melalui pengembangan usaha dan industri yang secara langsung mampu menyokong kebutuhan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

"Kita belum punya perusahaan-perusahaan dan bisnis yang mapan betul, pabrik yang bisa menyuplai kebutuhan warganya, baik untuk rumah sakitnya, untuk perguruan tinggi, ataupun kehidupan rumah tangga," ungkap Hilman dalam paparannya.

Hilman menjelaskan bahwa saat ini Muhammadiyah tengah menata kekuatan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai AUM secara komprehensif, mulai dari rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah, hingga kebutuhan sehari-hari warga Muhammadiyah. Semangat kemandirian ekonomi ini, lanjutnya, sudah mulai tumbuh di berbagai daerah. Sejumlah wilayah Muhammadiyah telah meluncurkan inisiatif ekonomi berbasis sociopreneur sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus penguatan kapasitas organisasi.

"Semangat tersebut harus terus dijaga dan dikembangkan karena membangun pilar ekonomi dan bisnis menjadi kebutuhan strategis bagi Persyarikatan Muhammadiyah," tegasnya.

Di sisi lain, Hilman juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi Muhammadiyah seiring masuknya korporasi besar ke sektor-sektor yang selama ini menjadi ruang pengabdian Persyarikatan, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Persaingan ini menuntut Muhammadiyah untuk berbenah dan meningkatkan daya saing amal usahanya secara profesional.

Selain penguatan ekonomi, pembenahan tata kelola aset dan keuangan juga menjadi agenda prioritas. Hilman mengakui bahwa meskipun Muhammadiyah kerap dijuluki sebagai salah satu organisasi keagamaan terkaya di dunia, klaim tersebut belum pernah diverifikasi secara resmi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Persyarikatan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan aset secara lebih terstruktur dan transparan.

Proses pembenahan regulasi di berbagai sektor AUM — termasuk rumah sakit, perguruan tinggi, dan sekolah — pun bukan perkara sederhana. Sebagian besar AUM berdiri sejak era 1970-an, ketika kerangka hukum dan standar tata kelola masih jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Penyesuaian regulasi memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit.

Hilman mencatat bahwa dalam satu hingga dua dekade terakhir, Muhammadiyah memang terlihat semakin ekspansif melalui pembangunan berbagai amal usaha dan pengembangan sektor strategis. Langkah-langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diproyeksikan untuk memperkuat kiprah Muhammadiyah hingga 100 tahun mendatang.

Oleh karena itu, Hilman mengajak seluruh elemen Persyarikatan untuk mengadopsi perspektif baru dalam pengelolaan keuangan organisasi. Sebagai organisasi Islam dengan cita-cita besar, Muhammadiyah membutuhkan cara pandang yang lebih visioner agar kekuatan ekonomi dapat menjadi fondasi kokoh bagi dakwah dan pelayanan umat di era mendatang.