Di tengah lanskap demokrasi Indonesia yang kian dinamis, interaksi antara sektor bisnis dengan kebijakan pemerintah dan dinamika politik menjadi semakin krusial. Guna membantu pelaku usaha memitigasi risiko regulasi, Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan panduan perdana bertajuk "The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy".
Panduan taktis ini resmi diperkenalkan dalam sebuah acara peluncuran di Hotel 25Hours Jakarta pada Senin (26/8/2026). Kehadiran dokumen ini dirancang sebagai landasan awal sekaligus peta jalan untuk memperkuat peran profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di tanah air. Selama ini, fungsi tersebut dinilai kerap berjalan tanpa arah operasional yang terstruktur.
Secara mendasar, PPGA berfungsi sebagai jembatan strategis bagi perusahaan untuk memahami implikasi dari setiap kebijakan publik, produk legislasi, hingga fluktuasi politik terhadap keberlanjutan bisnis. Tugas seorang praktisi PPGA tidak lagi sekadar menjadi pemadam kebakaran saat perusahaan terbentur masalah hukum atau regulasi baru, melainkan dituntut mampu mendeteksi potensi risiko kebijakan sejak fase perencanaan.
Arief Budiman, seorang praktisi PPGA senior dengan pengalaman lebih dari dua dekade yang turut merumuskan panduan ini, menjelaskan bahwa keberhasilan fungsi PPGA bersandar pada lima pilar yang saling berjalin kelindan. Kelima pilar tersebut meliputi Profitability (kemampuan melihat dampak kebijakan pada kinerja bisnis), Certainty (pemahaman arah regulasi), Security (perlindungan dari risiko hukum dan sosial), Continuity (diplomasi serta hubungan publik jangka panjang), dan Stability (kepekaan terhadap dinamika politik global dan domestik).
Disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi, panduan setebal sembilan bab ini juga menggarisbawahi pentingnya regenerasi profesi. Arief menegaskan bahwa IPPGA membuka pintu kolaborasi bagi dunia akademik, lembaga pemerintahan, serta lintas sektor industri. Menurutnya, universitas memegang peranan krusial sebagai titik mula untuk mendidik generasi baru praktisi PPGA yang berkompeten.
Hubungan timbal balik antara dunia usaha dan otoritas pembuat kebijakan diperkirakan akan terus berlangsung secara permanen. Oleh sebab itu, penguatan standar profesi PPGA menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia, baik bagi pelaku bisnis domestik maupun investor asing.
