Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, yang mengaitkan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia dengan teknologi asing High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) dan agenda geopolitik internasional mendulang sorotan publik. Narasi yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya tersebut dinilai rapuh secara fakta ilmiah serta memiliki kelemahan mendasar dari segi urutan kronologi.

Dalam unggahannya, Ulta mempertanyakan fenomena erupsi enam gunung api yang dikaitkan dengan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. Namun, catatan resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa erupsi serentak enam gunung api—terdiri dari Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi Laki-laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau, dan Sinabung—terjadi pada 31 Agustus 2026. Di sisi lain, pertemuan bilateral di Vladivostok baru berlangsung pada 3 September 2026, sehingga peristiwa vulkanik tersebut justru terjadi sebelum pertemuan digelar.

PVMBG juga telah menegaskan bahwa peningkatan aktivitas di keenam gunung tersebut merupakan dinamika vulkanik independen dari masing-masing sistem magma, tanpa ada bukti proses geologi tunggal yang memicunya secara serentak. Sebagai negara yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) dengan 127 gunung api aktif, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan merupakan fenomena alam yang wajar terjadi.

Secara teknis ilmiah, fasilitas HAARP di Alaska yang dikelola oleh University of Alaska Fairbanks adalah instrumen penelitian ionosfer yang beroperasi puluhan kilometer di atas permukaan bumi. Berbagai studi ilmiah dan pakar geofisika menegaskan bahwa tidak ada mekanisme fisika yang memungkinkan pemancar frekuensi tinggi ionosfer untuk memicu gempa bumi atau mengatur pergerakan magma di dalam kerak bumi.

Para pengamat menekankan pentingnya bagi pejabat publik untuk mengedepankan kehati-hatian dan data berbasis sains saat berbicara di ruang terbuka. Spekulasi tak berdasar dari lingkar kekuasaan dikhawatirkan dapat mengaburkan informasi resmi dari lembaga kredibel seperti PVMBG dan BMKG, yang menjadi rujukan utama masyarakat dalam mitigasi keselamatan bencana.