PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) secara resmi merealisasikan langkah strategis dengan menggabungkan anak usahanya, PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), ke dalam pusaran BUMN Logistik. Konsolidasi yang disahkan melalui penandatanganan Akta Penggabungan ini menyatukan KJL dengan enam perusahaan logistik pelat merah lainnya di bawah naungan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai entitas yang bertahan secara hukum.
Penggabungan ini melibatkan enam entitas logistik nasional lainnya, yaitu PT Prima Indonesia Logistik, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, serta PT Varia Usaha Dharma Segara. Transaksi afiliasi pelepasan PT KJL ini tercatat bernilai Rp233,48 miliar. Melalui skema non-tunai, nilai investasi tersebut dikonversikan menjadi kepemilikan sekitar 9 persen saham bagi PT KBS di dalam struktur baru PT MTI, sementara Pelindo Sinergi Lokaseva memegang posisi mayoritas sebesar 73 hingga 74 persen.
Asisten Direktur Commercial and Business Development PT KBS, Hanif Wijaya, menjelaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara di bawah koordinasi PT Danantara Aset Management (DAM). Integrasi sektor logistik ini menjadi salah satu program prioritas strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 guna menciptakan daya saing yang lebih kompetitif.
Manajemen optimis bahwa pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan struktur organisasi ini akan memperkuat efisiensi operasional tanpa mengganggu layanan yang telah berjalan. Sebelum merger, PT KJL mampu membukukan pendapatan tahunan berkisar antara Rp600 miliar hingga Rp650 miliar. Melalui sinergi berskala nasional ini, PT KBS menargetkan pertumbuhan pendapatan MTI dapat melonjak hingga dua kali lipat, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai investasi minoritas mereka secara signifikan.
Terkait keberlangsungan bisnis dan nasib pekerja, Hanif menegaskan bahwa seluruh kontrak kemitraan yang telah ditandatangani KJL akan tetap berjalan normal di bawah bendera MTI. Proses transisi sumber daya manusia juga dipastikan berjalan kondusif tanpa adanya gejolak regulasi internal. Integrasi ini diharapkan tidak sekadar merampingkan struktur korporasi, melainkan juga meluaskan jangkauan layanan logistik terintegrasi ke seluruh penjuru tanah air.
