Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tengah menghadapi tekanan hebat setelah rencana untuk melakukan privatisasi sebagian kepemilikan turnamen Piala Dunia bocor ke publik. Kebijakan kontroversial yang diinisiasi oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini langsung memicu gelombang protes dari konfederasi sepak bola regional hingga jajaran elit politik dunia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada akhir Juli 2026 tersebut, FIFA berniat mendirikan badan komersial baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE) dengan valuasi mencapai 20 miliar dolar AS. Dalam skema ini, FIFA tetap memegang kendali mayoritas, namun akan melepas saham minoritas senilai 4,2 miliar dolar AS kepada konsorsium investor swasta guna menggalang dana segar.

Konsorsium investor eksternal ini kabarnya dipimpin oleh Thrive Eternal, sebuah perusahaan modal ventura asal Amerika Serikat. Perusahaan tersebut didirikan oleh Joshua Kushner, saudara dari Jared Kushner yang merupakan menantu mantan Presiden AS, Donald Trump.

Guna memuluskan rencana tersebut, Infantino dilaporkan telah menyurati 211 asosiasi anggota FIFA untuk menawarkan dana hibah sekali bayar sebesar 20 juta dolar AS. Asosiasi-asosiasi tersebut diberi tenggat waktu hingga 19 September untuk menyetujui proposal komersialisasi ini, yang diklaim FIFA akan digunakan untuk pembangunan sepak bola berkelanjutan.

Kendati demikian, Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) langsung menyatakan penolakan keras. UEFA menegaskan bahwa tata kelola sepak bola bukanlah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan secara bebas tanpa transparansi finansial yang jelas. Bagi mereka, sepak bola adalah milik publik, bukan komoditas milik FIFA.

Kritik tajam juga dilayangkan oleh Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham. Ia menegaskan bahwa identitas sepak bola melekat pada para suporter setianya yang memadati tribun stadion, bukan para investor pemburu keuntungan. Senada dengan itu, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) turut menyesalkan minimnya komunikasi dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan tersebut. Sebagai respons atas polemik ini, UEFA bersiap menggelar rapat darurat guna membahas opsi boikot terhadap berbagai ajang resmi FIFA.