Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di pesisir utara Jakarta. Proyek strategis yang menjadi bagian dari Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada tahun 2027, demi memberikan perlindungan bagi jutaan warga serta aset ekonomi vital dari terjangan banjir rob tahunan.
Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Mochammad Dian Al Ma'ruf, mengungkapkan bahwa dari total 120 kilometer garis pantai di Teluk Jakarta, terdapat 43,98 kilometer yang dikategorikan sebagai area kritis. Dalam lingkup tanggung jawabnya, Kementerian PU berfokus menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 15,70 kilometer yang tersebar di lima titik strategis, yakni Kamal Muara-Dadap, Kapuk Muara-Kamal Muara, Muara Baru, Ancol, hingga Kalibaru-Cilincing.
Hingga saat ini, progres pembangunan tercatat telah mencapai 14,85 kilometer, menyisakan sekitar 0,85 kilometer yang kini tengah dalam proses pengerjaan intensif. Untuk menyokong kelancaran proyek, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp970 miliar, yang difokuskan pada kawasan Kapuk Muara hingga Kamal Muara yang bersinggungan langsung dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK).
Komisi V DPR RI memberikan pengawasan ketat terhadap progres infrastruktur ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pembangunan tanggul harus memenuhi standar teknis yang ketat serta menjamin aspek keberlanjutan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir.
Pemerintah optimistis bahwa penyelesaian tanggul ini akan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir Jakarta secara signifikan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kebencanaan sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi di pusat-pusat bisnis yang selama ini rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.
