Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai krusial guna memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Luhut menekankan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru tidak boleh hanya mempertimbangkan kemudahan akses atau logika bisnis semata. Pemerintah, menurutnya, harus memprioritaskan kehadiran layanan ini di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Lebih lanjut, ia meminta penentuan lokasi SPPG didasarkan pada data kerentanan pangan dan tantangan geografis yang akurat. Kebijakan strategis ini juga harus disertai pengawasan ketat, termasuk keberanian menutup unit layanan yang tidak memenuhi standar kualitas dan kebersihan demi menjaga kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Guna mengoptimalkan pengawasan, DEN berkomitmen mendukung integrasi sistem digital di lingkungan BGN. Melalui digitalisasi, seluruh alur rantai pasok, kendali mutu makanan, hingga evaluasi kinerja SPPG dapat dimonitor secara real-time untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran negara.
Sebagai informasi, program berskala nasional ini terus berlanjut dengan usulan alokasi anggaran mencapai Rp240 triliun dalam RAPBN 2027. Luhut menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
