Komisi V DPR RI melontarkan kritik tajam terkait kelanjutan proyek sistem pembayaran jalan tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang masih mengandalkan teknologi asal Hungaria. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Senayan, Rabu (9/7/2026), Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mempertanyakan urgensi penggunaan teknologi tersebut yang dianggap tidak ekonomis bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Lasarus menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap kaku dalam memaksakan penggunaan suatu teknologi jika ditemukan alternatif lain yang lebih terjangkau namun memiliki performa serupa. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), ia menyoroti bahwa beban biaya yang tinggi menjadi kendala utama bagi pelaku industri jalan tol dalam menerapkan sistem ini secara nasional.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku pihak penyedia teknologi telah berjalan sejak Maret 2021. Pihaknya kini tengah memfokuskan diri pada persiapan uji coba komprehensif, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kesiapan sistem di lapangan.
Kementerian PU sendiri mengakui bahwa implementasi teknologi ini belum mencapai tahap ideal. Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa sistem MLFF asal Hungaria masih menghadapi berbagai hambatan teknis yang signifikan. Meski menjanjikan efisiensi waktu, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan teknologi tersebut mampu beradaptasi dengan ekosistem jalan tol di Indonesia sebelum diterapkan sepenuhnya.
