Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS untuk mempererat kolaborasi dalam memproyeksikan kebutuhan keahlian tenaga kerja di masa mendatang (future skills forecasting). Langkah strategis ini diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Pertemuan Menteri Tenaga Kerja BRICS (LEMM) di Hyderabad, India, sebagai upaya kolektif menghadapi gelombang disrupsi teknologi dan transformasi industri.
Pemetaan keahlian ini dinilai krusial sebagai fondasi perumusan kebijakan ketenagakerjaan, penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi, serta penyelenggaraan pelatihan kerja yang relevan. Dengan pemahaman yang selaras, negara-negara berkembang diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan antara pasokan tenaga kerja terampil dengan dinamika pasar kerja baru yang dipicu oleh digitalisasi dan transisi ekonomi hijau.
Di hadapan delegasi BRICS, Yassierli juga memaparkan berbagai kebijakan proteksi dan penguatan pasar kerja yang tengah berjalan di tanah air. Pemerintah Indonesia terus memperluas cakupan jaminan sosial bagi sektor informal, memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), membentuk satuan tugas khusus penanganan PHK, serta memprioritaskan inklusivitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas melalui penyediaan pusat pelatihan vokasi ramah disabilitas.
Untuk mendukung ketahanan ekonomi domestik pada tahun 2026, pemerintah menargetkan program pelatihan vokasi nasional dapat menyerap hingga 300.000 peserta dan pemagangan nasional menjangkau 150.000 peserta. Selain itu, optimalisasi proyek strategis seperti hilirisasi industri dan program kesejahteraan sosial lainnya diproyeksikan menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
