Indonesia saat ini masih berjuang untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi di sektor manufaktur. Meskipun memiliki ketersediaan lahan yang luas melalui 180 kawasan industri, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang menghambat investasi manufaktur di Tanah Air bukanlah keterbatasan lahan, melainkan hambatan struktural yang memengaruhi efisiensi operasional. Investor global cenderung lebih mempertimbangkan aspek kepastian regulasi, kemudahan birokrasi, harga energi, serta efisiensi logistik sebelum menanamkan modalnya.

Data menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih menyentuh angka 14,3% dari total produk domestik bruto (PDB), angka yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, nilai incremental capital output ratio (ICOR) yang relatif tinggi mencerminkan bahwa efisiensi investasi di Indonesia belum optimal. Penurunan skor pada Logistics Performance Index juga menjadi indikator bahwa pembenahan infrastruktur pelabuhan, konektivitas antarpulau, hingga percepatan bea cukai perlu menjadi prioritas utama.

Yusuf menilai bahwa upaya pemerintah menawarkan kawasan industri kepada mitra baru, seperti Rusia, tidak secara otomatis menjamin lonjakan investasi langsung (FDI). Tanpa adanya ekosistem industri yang matang, biaya usaha yang kompetitif, dan kepastian hukum yang jelas, tawaran tersebut akan sulit membuahkan hasil nyata. Mengingat ruang gerak investasi global juga dibatasi oleh tantangan geopolitik, pendekatan yang lebih realistis dan terukur menjadi keharusan.

Pada akhirnya, investor akan menaruh perhatian lebih pada kawasan industri yang memiliki tingkat okupansi tinggi dan ekosistem bisnis yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk tidak sekadar memperbanyak kuantitas kawasan industri, melainkan fokus pada peningkatan daya saing biaya dan efisiensi di lapangan agar Indonesia mampu kembali menjadi primadona relokasi manufaktur global.