Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi adanya akselerasi dalam dinamika politik nasional yang dapat memengaruhi jadwal Pemilu 2029 memicu kontroversi hangat. Wacana yang dilontarkan langsung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menuai kecaman keras dari kelompok relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Spekulasi ini mencuat setelah potongan video Budi Arie diunggah oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie mengungkapkan firasat politiknya bahwa konstelasi nasional bisa berubah lebih cepat daripada agenda rutin pemilu lima tahunan yang selama ini direncanakan.
Budi Arie mendasarkan analisisnya pada gejolak sosial-ekonomi terkini serta munculnya aksi demonstrasi di beberapa wilayah, seperti Pati dan Madura. Ia bahkan menyamakan situasi tersebut dengan ketegangan menjelang transisi reformasi tahun 1998, di mana dinamika politik kala itu memaksa percepatan pemilu dari yang seharusnya pasca-1997 menjadi tahun 1999.
Wacana tersebut langsung direspons negatif oleh pendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan, menegaskan bahwa gagasan mengenai pergantian kepemimpinan atau pemilu sebelum tahun 2029 merupakan langkah yang menabrak konstitusi negara.
Kurniawan menambahkan bahwa pernyataan semacam itu dapat mengganggu stabilitas politik dan mencederai komitmen bersama dalam menjaga jalannya pemerintahan yang sah. Pihaknya mendesak agar seluruh elemen tetap menghormati aturan tata negara serta mendukung jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai jadwal.
