JAKARTA – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo-Gibran (Masker Pragi) mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap situasi ekonomi, politik, dan geopolitik global.
Seruan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Masker Pragi sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM, Tody Ardiansyah Prabu, SH. Ia menilai sejumlah isu, mulai dari pergerakan nilai tukar rupiah, aksi unjuk rasa mahasiswa, hingga dinamika politik nasional, perlu disikapi secara jernih dan proporsional.
Menurut Tody, pelemahan rupiah yang sempat berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat patut menjadi perhatian bersama. Namun, ia menyebut pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan langkah koordinatif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Indonesia saat ini bukan lagi negara yang mudah terguncang oleh tekanan pasar global. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan rakyat,” ujar Tody dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Selain menyoroti kondisi ekonomi, Tody juga menanggapi maraknya aksi mahasiswa yang mengangkat berbagai persoalan nasional. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus dihormati, sepanjang dilakukan secara tertib, damai, serta sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan kalangan mahasiswa agar tetap mengedepankan nalar kritis, argumentasi yang kuat, dan tawaran solusi dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai memicu perpecahan di tengah kondisi geopolitik global yang saat ini tidak menentu,” katanya.
Tody menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjalankan sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, evaluasi program pemerintah, serta reformasi ekonomi nasional. Karena itu, ia menilai narasi yang menggambarkan Indonesia berada dalam kondisi krisis atau bangkrut tidak mencerminkan keadaan secara utuh.
“Indonesia responsif, bukan Indonesia bangkrut. Yang paling penting saat ini adalah menjaga bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.
Ia juga meminta publik mencermati secara objektif berbagai pemberitaan media asing yang mengangkat isu “Sell Indonesia”. Menurut Tody, kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi berpotensi memengaruhi peta ekonomi kawasan dan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Lebih lanjut, Tody menyebut nilai tukar rupiah menunjukkan tanda perbaikan pada pertengahan Juni 2026. Rupiah tercatat menguat ke level Rp17.860 per dolar AS pada penutupan perdagangan 12 Juni 2026, setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp18.171 per dolar AS.
Penguatan rupiah tersebut, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen, masuknya aliran modal asing ke instrumen keuangan domestik, penerbitan obligasi internasional Danantara, serta perluasan kerja sama transaksi mata uang lokal dengan beberapa negara mitra.
