Himpunan Alumni (HA) IPB University secara resmi menyampaikan pernyataan sikap guna merespons dinamika politik nasional yang dinilai kian menghangat pasca-Pemilu dan menjelang Pilkada 2024. Sikap ini diambil sebagai bentuk kontribusi moral dari wadah yang menaungi lebih dari 200.000 alumni tersebut demi menjaga arah bangsa tetap sesuai dengan koridor konstitusi.
Ketua Umum DPP HA IPB, Walneg S. Jas, menegaskan bahwa seruan ini lahir dari hasil diskusi internal yang mendalam antara pengurus, anggota, hingga kalangan akademisi IPB University. Ia menekankan bahwa langkah ini murni didasari kepedulian terhadap masa depan bangsa, terutama dalam menjaga stabilitas nasional guna menyongsong target Indonesia Emas 2045.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Jenderal DPP HA IPB, Sukma Kamajaya, menyoroti adanya indikasi kemunduran kualitas demokrasi akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai menyimpang dari amanat UUD 1945. Pihaknya menyayangkan maraknya praktik penyalahgunaan wewenang di kalangan elite politik yang mencederai nilai-nilai kepemimpinan bangsa.
Dalam dokumen pernyataan sikap yang dirilis, terdapat lima poin utama yang disuarakan. Pertama, HA IPB mendesak penghentian segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dari tingkat elit hingga pemimpin tertinggi negara, seraya meminta kembalinya integritas kepemimpinan yang Pancasilais. Kedua, mendesak Presiden RI untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan meninggalkan warisan kepemimpinan yang baik serta menghindari kebijakan strategis yang memicu kontroversi publik.
Selanjutnya, organisasi ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan partisipatif di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih periode 2024-2029. HA IPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan DPR RI serta menjaga kebebasan mimbar akademik. Terakhir, mereka mengimbau seluruh alumni IPB yang menduduki jabatan publik di berbagai lini agar senantiasa menjaga amanah, integritas, dan nilai luhur almamater.
