Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi perbaikan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia kini menghadapi ujian berat. Isu utama program nasional ini tidak lagi sekadar berkutat pada persoalan gizi atau menu makanan, melainkan mengarah pada besarnya perputaran uang dan potensi penyimpangan tata kelola dalam implementasinya.
Sebagai salah satu proyek strategis negara dengan anggaran fantastis, MBG melibatkan ekosistem ekonomi yang sangat luas, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi. Namun, perputaran dana yang masif ini memicu kekhawatiran publik seiring minimnya transparansi terkait penunjukan pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) serta sistem pengawasan di lapangan.
Riak ketidakpercayaan publik kian menguat pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta wakilnya. Momentum ini mempertegas celah kerawanan korupsi yang kerap muncul akibat lemahnya pengawasan publik serta tidak adanya akses informasi yang memadai dalam pengelolaan program berskala raksasa ini.
Spekulasi mengenai komersialisasi program pun mencuat, di mana hak kelola SPPG diduga diperjualbelikan dengan tarif hingga ratusan juta rupiah per titik. Lebih parah lagi, muncul indikasi adanya kutipan komisi per piring saji yang dikalikan dengan kuota penerima manfaat, mengubah orientasi pelayanan sosial menjadi kalkulasi keuntungan bisnis semata.
Kekhawatiran ini diperparah oleh laporan mengenai potensi data penerima fiktif serta kepemilikan SPPG yang disinyalir terafiliasi dengan elite partai politik tertentu. Jika dugaan patronase politik ini terbukti, program yang sejatinya ditujukan untuk menyejahterakan generasi muda dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang pembagian jatah kekuasaan dan praktik rente ekonomi.
Pada akhirnya, publik mendesak adanya pengawasan ketat dan transparansi menyeluruh dari hulu ke hilir. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang bersumber dari rakyat benar-benar mewujud sebagai makanan bergizi di piring anak-anak, bukan menguap sebagai keuntungan kelompok tertentu di pusaran kekuasaan.
