Presiden Prabowo Subianto secara tegas menanggapi berbagai kritik dan hambatan yang muncul terkait rencana implementasi bahan bakar nabati B50. Dalam pidatonya saat peresmian lima bendungan nasional, Jumat (10/6/2026), Presiden menyoroti adanya pihak-pihak yang sengaja menebar keraguan dengan alasan teknis, seperti potensi kerusakan mesin hingga keengganan produsen otomotif melakukan penyesuaian suku cadang.
Menurut Prabowo, penolakan tersebut disinyalir bukan didasari oleh persoalan teknis semata, melainkan adanya motif ekonomi dari segelintir kelompok yang diuntungkan dari ketergantungan impor solar. Ia menilai ada upaya sistematis untuk mempertahankan volume impor demi mendapatkan komisi pribadi yang nilainya sangat fantastis bagi segelintir individu.
Pemerintah memproyeksikan bahwa transisi menuju B50 akan memberikan penghematan devisa negara hingga Rp170 triliun. Angka tersebut dipandang sebagai potensi yang selama ini bocor dan dinikmati oleh para pemburu rente, dengan estimasi kerugian negara melalui praktik komisi ilegal mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahannya dalam memangkas praktik korupsi di tanah air. Dengan mandat yang diberikan rakyat, Prabowo berkomitmen untuk memprioritaskan kemandirian ekonomi nasional dan memastikan kekayaan negara dapat tersalurkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir elite yang selama ini diuntungkan oleh skema impor.
