Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Langkah strategis ini diambil guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya integrasi sistem agar tidak ada lagi tumpang tindih aplikasi yang menyulitkan masyarakat. Prabowo menyoroti kebiasaan lama di mana warga sering kali diminta memasukkan data yang sama berulang kali, bahkan harus mengeluarkan biaya administrasi hanya untuk membuktikan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan sosial.
Berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi pada sektor penyaluran bantuan sosial (bansos) kini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Sebanyak satu juta keluarga dari target total 12,5 juta penerima manfaat kini telah terintegrasi dalam sistem digital tersebut. Upaya ini diklaim berhasil memotong biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya mencapai Rp150.000 menjadi sepenuhnya gratis.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan penyatuan seluruh basis data penting negara, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kepemilikan rumah. Integrasi data ini dinilai krusial demi menjamin keadilan sosial, sehingga program bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan tanpa terhambat oleh rumitnya birokrasi atau kedekatan dengan pejabat daerah.
Selain penguatan sistem daring, pemerintah juga tetap mengoptimalkan layanan fisik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini telah beroperasi di 313 kabupaten/kota dengan menyediakan hingga 150 jenis layanan satu atap. Presiden Prabowo berharap ke depan seluruh pelayanan publik dapat diakses dengan mudah secara digital demi mewujudkan visi pemerintahan kelas dunia yang pro-rakyat.
