Dr. Imam Fauzi Surahmat, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut saat ini lebih mengedepankan orientasi ekonomi dan perputaran uang, alih-alih fokus pada pelayanan publik kepada masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Imam dalam diskusi TIMES Forum bertema "Celah Korupsi di MBG" yang digelar di Kantor TIMES Indonesia, Kamis (25/6/2026). Ia mencontohkan kebingungan yang dialami pengelola Satuan Pendidikan Pelaksana MBG (SPPG) ketika sekolah libur panjang, di mana perputaran dana program terhenti.
"Kita harus bertanya, apakah orientasinya melayani masyarakat atau mengejar perputaran uang," tegas Imam. Ia mendesak agar besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang matang dan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan.
Lebih lanjut, Imam mengkritisi pola birokrasi MBG yang dinilai terlalu tersentralisasi di pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, membatasi ruang partisipasi masyarakat dan komunitas lokal yang sebenarnya bisa memperkuat pengawasan sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi ke tingkat akar rumput.
Untuk mengurangi potensi penyimpangan, pakar ini mengusulkan pembentukan kanal pengaduan independen yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Sistem pelaporan yang aman dan terbuka diharapkan memberi keberanian kepada warga untuk menyampaikan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut.
Imam juga menyoroti larangan memfoto dan membagikan menu MBG di media sosial yang dianggapnya sebagai bentuk pembungkaman kritik. Padahal, masukan dari publik justru bisa menjadi alat kontrol untuk perbaikan program secara berkelanjutan.
