Pelestarian lingkungan kini tidak lagi sekadar menjadi beban finansial atau kewajiban moral bagi sektor usaha, melainkan telah bertransformasi menjadi ceruk bisnis yang menjanjikan. Pemerintah memproyeksikan perdagangan karbon dan bisnis keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai pilar baru dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Dalam forum Biodiversity Business Forum yang digelar Kamis (23/7/2026), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan. Menurutnya, konsep lama yang kerap mengorbankan alam demi memacu pertumbuhan ekonomi harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip kelestarian yang justru menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
Jumhur mencontohkan proyek restorasi hutan mangrove sebagai salah satu bentuk investasi hijau yang bernilai tinggi. Meski membutuhkan biaya penanaman dan perawatan berkisar Rp200 juta per hektare selama tiga tahun, potensi keuntungan dari kredit karbon yang dihasilkan jauh lebih besar, sekaligus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir di sekitar kawasan restorasi.
Selain restorasi, mekanisme pencegahan kerusakan hutan atau avoidance juga menawarkan insentif ekonomi bagi pemegang izin kehutanan yang berkomitmen menjaga tutupan hutan tetap utuh tanpa melakukan pembukaan lahan. Peluang serupa turut terbuka lebar pada sektor pengelolaan sampah, di mana penghentian metode pembuangan terbuka (open dumping) dan pemanfaatan gas metana dapat dikonversi menjadi kredit karbon.
Menutup penjelasannya, Menteri LH mengimbau para pelaku usaha domestik, baik skala besar maupun kecil, untuk segera mempersiapkan diri dengan membentuk divisi khusus yang memahami seluk-beluk ekonomi rendah karbon agar Indonesia dapat menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton di pasar global yang kian kompetitif.
