Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) secara resmi mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan terkait spektrum frekuensi sebagai langkah strategis menyongsong kehadiran teknologi 6G. Dorongan ini muncul menyusul rendahnya penetrasi jaringan 5G di dalam negeri yang hingga pertengahan tahun 2026 masih berada di bawah angka 10 persen, padahal komersialisasi infrastruktur tersebut telah dimulai sejak 2021 lalu.
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan bahwa ketertinggalan penetrasi 5G di Indonesia dibandingkan negara lain yang telah mencapai angka di atas 70 persen merupakan sinyal bagi Indonesia untuk lebih berani melakukan lompatan teknologi. Menurutnya, transisi langsung ke teknologi 6G dapat menjadi opsi yang lebih rasional, asalkan didukung dengan perencanaan yang matang dan infrastruktur yang memadai.
Strategi utama yang ditekankan Mastel adalah penyediaan spektrum frekuensi yang fleksibel. Sarwoto mengibaratkan frekuensi sebagai 'jalan tol udara' yang harus disiapkan lebih dulu agar pembangunan infrastruktur di masa depan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan teknologi, baik itu optimalisasi 5G maupun transisi langsung ke generasi 6G, tanpa harus terhambat kendala teknis.
Di sisi lain, Mastel mengakui bahwa tantangan utama bagi operator seluler terletak pada aspek keekonomian. Besarnya investasi infrastruktur saat ini belum diimbangi dengan ketersediaan perangkat (gawai) yang mendukung serta rendahnya pemanfaatan teknologi tersebut di sektor industri. Oleh karena itu, harmonisasi standar internasional dan pengembangan ekosistem digital secara menyeluruh menjadi syarat mutlak agar adopsi teknologi masa depan dapat memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan industri di Indonesia.
