Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sleman, Yogyakarta, guna membahas optimalisasi teknologi geospasial dalam memperkuat sistem peringatan dini terhadap berbagai ancaman negara. Hasil kajian strategis ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperkokoh pertahanan nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Inside by Melia pada Rabu (22/7/2026) ini dipimpin langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi. Diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari jajaran militer, akademisi, hingga instansi daerah guna menghimpun pemikiran yang komprehensif dan aplikatif.
Kepala Staf Korem (Kasrem) 072/Pamungkas, Kolonel Inf Teguh Wiratama, yang hadir sebagai narasumber utama, memaparkan kompleksitas kerawanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan eks-Karesidenan Kedu. Wilayah ini tidak hanya menghadapi potensi bencana alam yang tinggi seperti erupsi Gunung Merapi dan tsunami, tetapi juga ancaman asimetris berupa konflik sosial dan kriminalitas jalanan.
Menghadapi dinamika tersebut, Korem 072/Pamungkas telah mengintegrasikan pemetaan spasial presisi dengan kekuatan teritorial. Kolonel Teguh menjelaskan tiga fokus pemetaan utama yang kini digunakan, yaitu peta kerawanan sosial-demografi, peta titik rawan kriminalitas, serta peta navigasi evakuasi cepat untuk penanganan krisis.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. rer. nat. Muh Aris Marfai, mengusulkan agar DIY dijadikan sebagai Living Laboratory Spasial Nasional. Karakteristik geomorfologi yang lengkap dan kesiapan institusi lokal dinilai menjadikan Yogyakarta sangat ideal sebagai pusat percontohan tata kelola geospasial nasional (Geo Governance).
FGD ini menyepakati pentingnya transisi dari sekadar pemetaan visual menuju sistem intelijen data yang terintegrasi. Hal ini memerlukan standardisasi data dan penguatan berbagi pakai informasi antarinstansi, dengan tetap menjaga batas tegas antara transparansi publik dan kerahasiaan objek vital militer demi keamanan negara.
