Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi memetakan empat pilar strategis guna mengatasi jurang kapabilitas penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) di tanah air. Langkah taktis ini diambil demi memastikan adopsi teknologi pintar di masyarakat tidak hanya berhenti pada pemanfaatan dasar, melainkan mampu mendorong transformasi produktif yang aman dan berdaya saing di berbagai sektor kehidupan.
Saat berbicara dalam forum diskusi "Closing the AI Capability Gap in Indonesia" di Jakarta Pusat pada Rabu (15/7/2026), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya penguasaan teknologi secara mendalam. Menurutnya, posisi Indonesia yang masuk dalam jajaran lima besar dunia dalam pemanfaatan ChatGPT untuk pemrograman dan analisis data harus diimbangi dengan keahlian yang mumpuni, bukan sekadar penggunaan di permukaan.
Nezar menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini telah bergeser dari masalah aksesibilitas teknologi menjadi kedalaman pemanfaatannya (depth gap). Saat ini, kesenjangan kapasitas masih terlihat jelas antara pengguna ahli dan pengguna kasual, serta minimnya integrasi AI pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bertransformasi ke ekosistem digital secara merata.
Guna memayungi langkah taktis tersebut, pemerintah terus memperkuat regulasi pendukung. Landasan hukum seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, dan panduan Etika AI Nasional saat ini sedang digodok untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) berbasis risiko demi menjamin keamanan dan arah pengembangan teknologi di masa depan.
Adapun empat fokus utama yang disasar meliputi sektor pendidikan dan kesehatan. Di dunia pendidikan, Kemkomdigi mendorong integrasi AI secara institusional yang terstruktur dan aman sesuai usia siswa guna memelihara daya pikir kritis. Sementara di sektor kesehatan, teknologi AI dioptimalkan untuk membantu diagnosis dini penyakit seperti tuberkulosis (TBC), terutama guna membantu kinerja tenaga medis di wilayah pelosok yang minim dokter spesialis.
Pada pilar ketiga dan keempat, pemerintah menargetkan perluasan teknologi AI ke lembaga keuangan mikro untuk memperkuat sistem deteksi penipuan, serta melakukan digitalisasi birokrasi pemerintahan. Langkah ini diharapkan mampu mengerek produktivitas aparatur sipil negara (ASN) setara dengan efisiensi operasional yang dinikmati oleh korporasi global skala besar.
Menutup pemaparannya, Nezar mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial harus tetap diposisikan sebagai mitra kerja pendukung (tools) manusia, bukan pengganti peran kemanusiaan sepenuhnya. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan kemampuan nalar kritis menjadi kunci agar pemanfaatan teknologi baru ini tetap berjalan secara etis dan berkelanjutan.
