Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta mengalami transformasi fundamental selama periode kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mendorong proyek ini secara agresif melalui pendekatan reklamasi, Anies memilih jalur berbeda dengan mengedepankan konsep naturalisasi sungai serta pengendalian banjir dari wilayah daratan. Pergeseran pendekatan ini tidak hanya berdimensi teknis, melainkan turut membawa proyek tersebut ke pusaran politik yang jauh lebih luas.
Sejak mengawali masa jabatannya pada 2017, Anies secara terang-terangan mempertanyakan efektivitas konsep tanggul laut raksasa yang dinilainya berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Pernyataannya yang menyebut proyek tersebut berpotensi menjadi sekadar "kobokan raksasa" langsung menjadi simbol resistensi terhadap kebijakan era sebelumnya. Sejumlah pengamat menilai narasi tersebut bukan sekadar kritik substansial, melainkan juga bagian dari strategi diferensiasi politik pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu reklamasi dan Giant Sea Wall menjadi instrumen kampanye yang sangat berpengaruh.
Langkah paling konkret yang diambil Anies adalah mencabut sejumlah izin reklamasi di perairan Teluk Jakarta. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang sejak lama menentang proyek reklamasi. Namun di sisi lain, dunia usaha menunjukkan kegelisahan. Kalangan investor dan pelaku bisnis mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang dinilai terlalu drastis serta berpotensi merusak iklim kepastian investasi di kawasan pesisir Jakarta.
Di balik hiruk-pikuk perdebatan politik, data ilmiah menunjukkan realitas yang tidak bisa diabaikan. Hasil kajian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Institut Teknologi Bandung (ITB) secara konsisten mengonfirmasi bahwa penurunan muka tanah di kawasan Jakarta Utara terus berlangsung dengan laju mengkhawatirkan. Laporan media internasional seperti Reuters dan Bloomberg bahkan menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kecepatan penurunan tanah tertinggi di dunia. Kondisi ini memunculkan kritik tajam dari sejumlah pakar yang menilai bahwa menunda solusi struktural seperti tanggul laut justru memperbesar risiko bencana pesisir di masa depan.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Anies, proyek Giant Sea Wall semakin tegas menjelma menjadi bagian dari narasi politik berskala nasional. Pengamat politik menilai kebijakan penghentian reklamasi dan penolakan terhadap tanggul laut menjadi semacam "branding politik" yang memosisikan Anies sebagai pemimpin pro-lingkungan dan pembela masyarakat kecil. Di kubu seberang, pendukung proyek menganggap sikap tersebut sebagai langkah populis yang mengabaikan kebutuhan mendesak akan solusi jangka panjang bagi ancaman tenggelamnya Jakarta.
Dinamika ini kemudian menemukan babak barunya ketika Prabowo Subianto mulai mendorong kembali pembangunan tanggul laut dalam skala yang jauh lebih ambisius. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Bappenas memperluas cakupan proyek dari sekadar perlindungan Teluk Jakarta menjadi sistem pertahanan pesisir sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Dalam berbagai laporan sepanjang 2024 hingga 2025, proyek ini diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional menghadapi ancaman perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.
Perjalanan panjang Giant Sea Wall di era Anies Baswedan pada akhirnya menegaskan satu kenyataan penting: proyek infrastruktur besar tidak pernah hadir dalam ruang yang netral secara politik. Ia senantiasa berada di persimpangan antara kebutuhan teknis yang mendesak, kepentingan ekonomi yang masif, dan kalkulasi politik yang dinamis. Dari sebuah kritik tajam bernuansa "kobokan raksasa" hingga bertransformasi menjadi proyek strategis nasional berskala Pantura, Giant Sea Wall telah berevolusi melampaui fungsinya sebagai solusi pengendalian banjir—menjadi cermin pertarungan gagasan dan kekuasaan di Indonesia.
