Setelah empat bulan menduduki takhta sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, sosok Mojtaba Khamenei masih menjadi misteri. Ketidakhadirannya yang berkepanjangan dari ruang publik mencapai puncaknya pada upacara pemakaman sang ayah, Ayatollah Ali Khamenei, yang berlangsung di Mashhad, Kamis (9/7) lalu. Tanpa sepatah kata, pesan tertulis, maupun dokumentasi visual, transisi kekuasaan ini menciptakan kekosongan simbolis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Islam Iran.
Secara formal, Mojtaba telah memegang kendali penuh atas keputusan negara sejak penunjukannya oleh Majelis Ulama pada 8 Maret. Meski pemerintah belum memberikan penjelasan resmi, sumber internal mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Mojtaba menjadi salah satu kendala utama. Ia dikabarkan menderita cedera serius, termasuk pada bagian wajah, akibat serangan lintas negara yang juga merenggut nyawa mendiang ayahnya pada akhir Februari lalu. Presiden Masoud Pezeshkian sempat mengonfirmasi pertemuannya dengan Mojtaba pada Mei lalu, menyebut sang pemimpin tengah menjalani pemulihan.
Selain faktor kesehatan, ancaman keamanan yang eskalatif memaksa Mojtaba untuk tetap bersembunyi. Posisi Pemimpin Tertinggi saat ini dipandang sebagai target risiko tinggi di tengah ketegangan militer dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun, di tingkat akar rumput, warga mulai mempertanyakan keberlangsungan pemerintahan. Bagi masyarakat yang sedang bergelut dengan sanksi ekonomi dan ketidakpastian perang, figur pemimpin bukan sekadar simbol seremonial, melainkan jaminan bahwa roda pemerintahan masih berfungsi.
Beban legitimasi kini menjadi tantangan terbesar bagi Mojtaba. Tidak seperti pendahulunya yang membangun otoritas selama puluhan tahun, Mojtaba dituntut memimpin dalam masa krisis tanpa memiliki reputasi ulama senior yang mapan. Ketergantungan yang kuat pada Garda Revolusi Islam (IRGC) justru memicu spekulasi di kalangan pengamat internasional bahwa arah kekuasaan Iran mungkin telah bergeser ke arah pemerintahan yang dijalankan oleh institusi militer dan birokrasi, bukan lagi melalui dominasi personal pemimpin tertinggi.
Para analis seperti Ali Ansari dari University of St Andrews menekankan bahwa absennya sosok pemimpin di ruang publik adalah kondisi yang tidak berkelanjutan. Dalam teokrasi Iran, posisi Pemimpin Tertinggi memiliki dimensi sakral sebagai wakil keagamaan yang memerlukan kehadiran fisik untuk menegaskan kesinambungan revolusi. Selama Mojtaba tetap berada di balik tirai, ruang kosong tersebut diprediksi akan terus memicu perdebatan mengenai keabsahan otoritas dan masa depan stabilitas politik di Iran.
