Pemerintah Provinsi Phu Tho secara resmi telah menginisiasi rencana strategis pasca diterbitkannya Keputusan Perdana Menteri No. 16/QD-TTg terkait pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Israel (VIFTA). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk membantu pelaku usaha lokal memanfaatkan peluang pasar internasional yang kini semakin terbuka lebar.
Fokus utama dari rencana implementasi tersebut adalah peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami aturan asal barang, standar teknis, serta persyaratan ketat yang ditetapkan oleh pasar Israel. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya transisi kualitas, di mana produk-produk unggulan daerah seperti teh, olahan pertanian, tekstil, hingga produk kayu harus memenuhi standar internasional yang transparan dan berkelanjutan.
Direktur Perusahaan Teh Hoai Trung, Bui Thi Mao, mengungkapkan bahwa tantangan utama memasuki pasar maju seperti Israel terletak pada aspek ketelusuran dan keamanan produk. Oleh karena itu, pemerintah provinsi kini gencar memberikan pendampingan terkait sertifikasi internasional, termasuk sertifikasi Halal, serta mendorong penggunaan teknologi bersih untuk efisiensi produksi yang lebih baik.
Selain dukungan regulasi, Kantor Bea Cukai Phu Tho juga berkomitmen menyederhanakan prosedur ekspor untuk menekan biaya operasional bisnis. Strategi ini diharapkan mampu merestrukturisasi ekonomi wilayah ke arah industri pengolahan yang lebih kompetitif dan memiliki nilai tambah tinggi di kancah global.
Melalui penguatan kolaborasi antara koperasi, petani, dan eksportir, Phu Tho menargetkan agar komoditas lokal tidak hanya sekadar memenuhi volume pasar, tetapi juga memiliki daya saing yang berkelanjutan. Implementasi VIFTA diproyeksikan menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang dengan menempatkan produk tanah leluhur di posisi strategis rantai pasok dunia.
