Kabupaten Deiyai tengah mengambil langkah strategis dalam sektor kesehatan melalui program akreditasi menyeluruh terhadap 10 Puskesmas dan RSUD Pratama Deiyai. Upaya ini merupakan bagian dari visi utama kepemimpinan Bupati Melkianus Mote bersama Wakil Bupati Ayub Pigome, yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah di samping pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai, Fransina Rumbiak Mote, menerjemahkan visi tersebut dengan langkah konkret berupa percepatan akreditasi seluruh fasilitas kesehatan primer di wilayahnya. Proses akreditasi telah dimulai sejak 22 Juni 2026, dibuka secara daring oleh Bupati yang diwakili oleh Kadinkes. Selanjutnya pada 24-25 Juni 2026, tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri) melakukan penilaian langsung ke enam Puskesmas.
Enam Puskesmas yang lebih dahulu menjalani proses akreditasi meliputi Puskesmas Waghete di Distrik Tigi, serta Puskesmas Kokobaya, Puskesmas Edarotali, dan Puskesmas Damabagata di Distrik Tigi Timur. Keempat fasilitas kesehatan tersebut diakreditasi secara langsung oleh para surveyor. Sementara itu, Puskesmas Kapiraya dan Puskesmas Bouwobado menjalani proses akreditasi secara daring bersama Kementerian Kesehatan RI karena berada di daerah dengan kondisi geografis khusus.
Kadinkes Fransina Rumbiak Mote menekankan bahwa akreditasi ini tidak sekadar mengejar kelengkapan administrasi, melainkan bertujuan menciptakan budaya mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh. "Di Puskesmas, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, cepat, aman, dan nyaman," ujar Rumbiak usai melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Puskesmas.
Lebih jauh, Rumbiak menjelaskan bahwa akreditasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola Puskesmas secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pelayanan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Aspek peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama, agar manajemen tenaga kesehatan dapat dijalankan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Melalui akreditasi ini, Dinkes bersama seluruh Puskesmas di Kabupaten Deiyai akan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing fasilitas kesehatan. "Kami bisa mendapat penilaian yang sesuai dari surveyor, apakah itu dasar, madya, utama, hingga paripurna, sehingga kami dapat menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan," jelas Rumbiak.
Harapan besar juga disematkan pada dampak jangka panjang akreditasi terhadap kepercayaan masyarakat. Rumbiak optimistis bahwa dengan peningkatan mutu layanan, antusiasme warga untuk berkunjung ke Puskesmas akan meningkat. Dengan demikian, pasien dapat tertangani dengan baik di tingkat Puskesmas tanpa harus dirujuk ke rumah sakit atau bahkan ke luar Kabupaten Deiyai.
Proses akreditasi berlanjut pada 26-27 Juni 2026 dengan kunjungan tim surveyor ke empat Puskesmas berikutnya, yakni Puskesmas Tenedagi, Puskesmas Gakokebo, Puskesmas Aiyatei, dan Puskesmas Wagomani. Dengan demikian, total 10 Puskesmas dan RSUD Pratama Deiyai akan menjalani proses akreditasi secara bertahap.
Bupati Melkianus Mote menyambut positif pelaksanaan akreditasi tersebut. Ia menyatakan akan menunggu rekomendasi dari tim surveyor untuk masing-masing Puskesmas dan RSUD Waghete sebagai dasar pembangunan fasilitas kesehatan ke depan. "Rekomendasi dari tim surveyor ini sangat berarti. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kita akan membangun masing-masing Puskesmas dan RSUD Waghete," tegas Bupati Mote.
Antusiasme terhadap proses akreditasi ini tidak hanya datang dari kalangan tenaga kesehatan, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pihak lintas sektoral di kampung, mulai dari kepala kampung, kepala sekolah, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga warga biasa turut aktif menyambut kehadiran para surveyor dan Kadinkes selama proses akreditasi berlangsung.
