Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai aktivitas politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mulai berkeliling ke sejumlah daerah dapat membawa konsekuensi serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Ia memandang safari politik tersebut bukan sekadar agenda komunikasi politik, melainkan bagian dari manuver jangka panjang yang berpotensi memengaruhi peta kekuasaan menuju Pemilu 2029.
Didik menyampaikan pandangannya dalam keterangan yang diterima pada Minggu, 28 Juni 2026. Menurut dia, safari politik Jokowi yang disebut telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai wilayah Indonesia berlangsung pada saat ekonomi nasional masih menghadapi tekanan, antara lain pada nilai tukar dan pasar modal.
Ia menilai posisi Jokowi sebagai mantan presiden masih memiliki pengaruh kuat, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Karena itu, setiap langkah politik yang dilakukan Jokowi dinilai tidak hanya berdampak pada kompetisi elite, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha, investor, dan pasar terhadap stabilitas politik Indonesia.
Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi sebelumnya yang pernah menyampaikan keinginan untuk kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah tidak lagi menjabat presiden. Dalam pandangannya, perkembangan saat ini menunjukkan arah berbeda dari pernyataan tersebut, sebab Jokowi justru terlihat kembali aktif membangun panggung politik.
Menurut Didik, langkah politik itu dapat meningkatkan intensitas persaingan di antara elite nasional. Ia menilai manuver tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan. Ia juga menyebut aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap melakukan kunjungan ke daerah sebagai faktor yang memperkuat dinamika politik tersebut.
Lebih jauh, Didik memperkirakan safari politik Jokowi dapat menjadi beban tambahan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai energi pemerintah seharusnya difokuskan untuk menjalankan agenda pembangunan, pemulihan ekonomi, serta pemenuhan janji-janji politik kepada masyarakat.
Dalam analisisnya, hubungan politik antara presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden yang masih memiliki basis pengaruh besar menjadi faktor penting dalam ekonomi politik. Apabila hubungan tersebut melemah, kata Didik, dampaknya dapat menjalar ke birokrasi, kebijakan publik, dunia usaha, hingga ekspektasi ekonomi.
Didik memperingatkan bahwa ketidakpastian politik berpotensi membuat pelaku usaha dan pemilik modal lebih berhati-hati. Ia menyebut persaingan elite yang muncul terlalu dini dapat meningkatkan persepsi risiko, sehingga berdampak pada iklim investasi dan lingkungan bisnis.
Di sisi lain, Didik mengakui sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif baik. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi berada dalam situasi yang cukup terjaga, meski tekanan global masih membayangi.
Namun, ia menilai tekanan terhadap ekonomi Indonesia tidak semata-mata bersumber dari faktor ekonomi global. Menurutnya, faktor non-ekonomi, terutama dinamika politik domestik, dapat memperberat beban ekonomi nasional apabila tidak dikelola dengan baik.
Didik menegaskan bahwa safari politik Jokowi, dalam pandangannya, tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia justru menilai aktivitas tersebut berisiko menjadi faktor negatif bagi stabilitas ekonomi nasional karena membuka ruang persaingan politik elite yang tidak mendesak.
