Kasus telantarnya pelari asal Kenya, Matirim Thomas Kipkorir, di Kabupaten Jember memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi total sistem pengawasan dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kegiatan olahraga. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga reputasi Jember sebagai destinasi pariwisata berbasis event.
Menurut Candra, insiden yang dialami atlet mancanegara tersebut menjadi tamparan bagi citra daerah. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan yang mengundang peserta dari luar daerah maupun internasional harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari aspek administrasi, regulasi perlombaan, hingga jaminan pelayanan teknis di lapangan.
Sebagai solusi konkret, legislator dari PDI Perjuangan ini mengusulkan agar Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Jember terlibat aktif sejak tahap perencanaan. Penyelenggara kegiatan diwajibkan mengantongi rekomendasi resmi dari dinas terkait sebagai syarat mutlak sebelum mengajukan perizinan kepada kepolisian. Langkah verifikasi ini diharapkan mampu mencegah kelalaian panitia di masa mendatang.
Kejadian yang menimpa Kipkorir bermula ketika ia tidak berhasil memperoleh hadiah utama yang sedianya akan digunakan untuk biaya kepulangan ke negara asalnya. Hadiah tersebut batal diserahkan lantaran ketentuan lomba menetapkan bahwa pemenang utama hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kartu identitas resmi.
Candra mengingatkan bahwa penyelenggaraan event yang dikelola secara profesional tidak hanya mempromosikan wisata, melainkan juga mendongkrak perekonomian lokal. Kehadiran peserta dari luar daerah terbukti mampu meningkatkan okupansi hotel dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, standardisasi ketat mutlak diperlukan demi menjaga kepercayaan publik dan memperkuat citra Jember.
