Portofolio investasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapat sorotan kritis lantaran dinilai terlalu terkonsentrasi pada sektor riil yang berisiko tinggi dan sulit dicairkan sewaktu-waktu. Peringatan ini disampaikan di tengah capaian nilai pasar aset persyarikatan yang telah menembus angka Rp450 triliun.

Amri Yusuf, perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menyampaikan analisis tersebut dalam forum Pengajian Umum PP Muhammadiyah bertajuk "Resiliensi Keuangan: Mencari Model Penguatan Ekonomi Ormas" yang digelar pada Jumat, 26 Juni 2026. Acara yang disiarkan langsung melalui TV Muhammadiyah (TVMU) itu dihadiri Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Profesor Hilman Latief, beserta jajaran pimpinan persyarikatan lainnya.

Amri mengakui bahwa Muhammadiyah telah memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni dalam mengelola ratusan amal usaha, mulai dari universitas, rumah sakit, sekolah, hingga kepemilikan properti bernilai tinggi seperti di kawasan Menteng, Jakarta. Ia menyebut organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini sudah "fasih korporasi". Meski demikian, ia menekankan bahwa dominasi investasi langsung pada portofolio keuangan organisasi menyimpan kerentanan serius apabila terjadi kebutuhan dana mendesak.

"Aset properti dan investasi langsung itu bagus karena menyerap tenaga kerja dan membantu ekonomi masyarakat. Namun, bagi pengelola investasi, jenis ini berisiko tinggi dan tidak likuid. Kalau Muhammadiyah mendadak butuh uang, aset-aset itu tidak bisa dijual seketika," tegas Amri, seraya mengingatkan agar organisasi tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang.

Lebih lanjut, Amri menjelaskan bahwa ekspansi di sektor riil senantiasa memerlukan suntikan modal operasional dalam jumlah besar. Ia membandingkan bahwa lembaga investasi negara seperti BPKH, Taspen, dan Jamsostek memiliki tuntutan ketat terhadap imbal hasil positif. Sementara itu, Muhammadiyah selama ini mampu meredam risiko pembangunan berkat keberadaan instrumen keagamaan, yakni ketergantungan pada tanah wakaf dan dana sumbangan masyarakat yang dikelola secara mandiri.

Sebagai jalan keluar untuk memperkuat ketahanan finansial jangka panjang, Amri mendorong Muhammadiyah segera mendiversifikasi portofolio asetnya dengan merambah instrumen pasar keuangan modern. Ia merujuk pada praktik organisasi keagamaan berskala global seperti Gereja Mormon yang telah memanfaatkan instrumen investasi modern demi menjaga keberlangsungan institusi.

Secara teknis, Amri merekomendasikan agar instrumen berisiko rendah seperti deposito dan reksa dana pasar uang dipegang dalam porsi memadai guna memenuhi kebutuhan operasional harian, termasuk pembayaran gaji karyawan. Untuk meraih imbal hasil yang lebih optimal, organisasi dapat mengalokasikan dana ke reksa dana pendapatan tetap melalui manajer investasi profesional atau memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memberikan keuntungan reguler setiap tahun.

"Diversifikasi pendapatan ini krusial agar organisasi tidak bertumpu pada sumber pendapatan tunggal. Saya belum tahu apakah Muhammadiyah secara reguler memublikasikan laporan keuangan yang diaudit, termasuk seberapa konsisten deviden yang diterima PP Muhammadiyah dari seluruh amal usahanya, mana yang rugi dan mana yang terus meminta injeksi dana," ungkapnya.

Dengan mengadopsi kerangka kerja manajemen krisis dari McKinsey, Amri menegaskan bahwa persoalan keuangan sejatinya merupakan gejala hilir. Fondasi ketangguhan finansial sesungguhnya berpijak pada tiga pilar utama: sistem pengelolaan yang solid, kualitas sumber daya manusia yang andal, serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Kekuatan finansial, menurutnya, akan sia-sia apabila aspek manajerial dan kelembagaan tidak kokoh.

Ia mengingatkan pada kasus runtuhnya korporasi asuransi Jiwasraya yang menelan kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat buruknya tata kelola, yang seketika menghancurkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, Muhammadiyah didesak untuk memperkuat kepemimpinan strategis dan membangun sistem manajemen risiko yang ketat agar memiliki daya tahan adaptif menghadapi disrupsi ekonomi serta kemampuan untuk segera pulih.

Di penghujung paparannya, Amri menyajikan data Kementerian Dalam Negeri yang mencatat sekitar 600 ribu organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 100 yang berbasis Islam dan 70 di antaranya aktif di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Di tengah kondisi mayoritas ormas yang keuangannya tidak menentu, Muhammadiyah dinilai berada di posisi istimewa. Strategi memperbesar porsi dana abadi atau endowment fund yang dikelola secara produktif menjadi rekomendasi utama demi menjamin kesinambungan misi dakwah persyarikatan ke depan.