Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) untuk mengatasi persoalan area tanpa sinyal (blank spot) di wilayah perbatasan negara. Kesepakatan taktis ini dicapai guna mendorong pemerataan akses digital dan memperkuat layanan publik di pulau-pulau terluar melalui pemanfaatan teknologi satelit serta alokasi frekuensi 700MHz.
Sinergi ini dirumuskan dalam pertemuan resmi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta. Langkah konkret ini akan difokuskan pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di enam titik prioritas yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan menggandeng sejumlah operator telekomunikasi seluler terkemuka.
Penggunaan frekuensi 700MHz dinilai menjadi solusi strategis karena memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas dan efisien dari sisi biaya infrastruktur. Selain memperluas jaringan 4G/LTE dan 5G, pemerintah juga mengoptimalkan kapasitas Satelit Republik Indonesia (SATRIA) serta jaringan tulang punggung Palapa Ring untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses lewat jalur darat.
Wakil Gubernur Kepri menyatakan bahwa ketersediaan konektivitas internet bukan sekadar kebutuhan komunikasi biasa, melainkan pilar penting kedaulatan negara dan penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Saat ini, Kepri masih memiliki puluhan titik blank spot dan ratusan wilayah bersinyal lemah yang menghambat berbagai program penting, seperti pembangunan sekolah di pulau-pulau kecil serta kelancaran program sosial pemerintah daerah.
KomDigi berkomitmen memantau secara berkala realisasi proyek ini demi memastikan seluruh wilayah Kepulauan Riau segera terbebas dari hambatan sinyal. Mengingat geografis Kepri didominasi oleh lautan, pemanfaatan inovasi teknologi satelit diharapkan mampu memangkas kesenjangan digital secara efektif dan inklusif bagi puluhan ribu nelayan serta warga pesisir.
