Dalam lanskap keamanan global yang kian dinamis, ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara tidak lagi terbatas pada agresi militer terbuka. Dr. Selamat Ginting, pengamat politik dan jurnalis senior, menekankan bahwa Indonesia harus mewaspadai fenomena hybrid warfare atau perang hibrida yang menyasar stabilitas internal melalui disinformasi, tekanan ekonomi, hingga polarisasi elite politik.
Berbicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional, Ginting menjelaskan bahwa strategi perang modern cenderung mengedepankan pelemahan legitimasi pemerintah. Tujuannya adalah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sehingga negara tersebut menjadi rentan terhadap intervensi asing tanpa perlu melepaskan satu butir peluru pun.
Ginting menyoroti bahwa di tengah besarnya koalisi pendukung pemerintah, terdapat risiko persaingan kepentingan di tingkat elite yang jika tidak dikelola dengan bijak, dapat memperlebar celah kerentanan politik. Oleh karena itu, penguatan kohesi nasional dan manajemen komunikasi publik menjadi aspek krusial dalam meredam dampak dari dinamika politik domestik serta tekanan geopolitik dari luar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa modernisasi sistem pertahanan tidak boleh hanya terpaku pada pengadaan alutsista semata. Kemandirian industri pertahanan, penguatan intelijen strategis, serta efektivitas komunikasi publik di ruang digital harus berjalan beriringan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat di era informasi yang sangat kompetitif.
Sebagai langkah mitigasi, sinergi lintas sektor—antara pemerintah, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat—dinilai menjadi benteng pertahanan paling kokoh. Dengan memperkuat ketahanan politik dan ekonomi secara konsisten, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional meski dihadapkan pada perubahan lanskap keamanan dunia yang semakin kompleks.
