Upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan terus digalakkan di Kepulauan Bangka Belitung. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkalpinang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan, serta sejumlah pelaku usaha lokal. Kerja sama strategis ini diresmikan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, menyatakan bahwa kolaborasi ini lahir dari kepekaan dan kepedulian sektor swasta terhadap kesejahteraan warga di Kabupaten Bangka Selatan. Menurutnya, skema donasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang sesungguhnya antara pemangku kebijakan, badan penyelenggara, dan pelaku industri demi memastikan hak dasar kesehatan masyarakat terpenuhi secara inklusif.

Aswalmi memaparkan bahwa meski kepesertaan JKN pada segmen pekerja formal telah berjalan optimal, tantangan besar masih ada pada kelompok masyarakat rentan yang belum terdaftar. Golongan ini kerap kali berada di zona abu-abu; mereka tidak masuk dalam basis data penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai APBN, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membayar premi secara mandiri. Celah inilah yang berusaha ditutup lewat sinergi pendanaan dari donasi sektor swasta.

Menjawab kebutuhan akan akuntabilitas publik, pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa alokasi dana donasi dikelola dengan prinsip keterbukaan. Laporan keuangan lembaga secara berkala dipublikasikan agar dapat diakses secara transparan oleh seluruh elemen masyarakat demi menjaga kepercayaan publik dan para donatur.

Di sisi lain, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada korporasi yang bersedia menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk kesehatan warga lokal. Keterlibatan aktif sektor bisnis dinilai sangat krusial, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD untuk meng-cover seluruh jaminan kesehatan warganya secara mandiri.

Debby menambahkan bahwa Bangka Selatan saat ini menjadi salah satu daerah pionir dengan tingkat partisipasi korporasi yang tinggi dalam mendukung jaminan kesehatan warganya. Kendati demikian, pemerintah daerah bertekad untuk terus merangkul pelaku usaha baru lainnya agar cakupan jaminan kesehatan di Bangka Selatan dapat tercapai secara merata dan menyeluruh.