Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus melakukan akselerasi dalam transformasi pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie, digitalisasi birokrasi kini diarahkan untuk membangun ekosistem layanan yang terintegrasi, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara langsung.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa pengembangan puluhan inovasi teknologi ini bukan sekadar untuk formalitas atau mengejar penghargaan. Ia menekankan bahwa setiap platform digital yang diluncurkan harus memberikan dampak konkret dalam menyederhanakan prosedur dan mempermudah urusan warga sehari-hari.
Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi pemerintahan adalah ego sektoral yang memicu lahirnya terlalu banyak aplikasi tanpa adanya integrasi. Oleh karena itu, Pemkot Tangsel kini berfokus menghubungkan berbagai sistem dari perangkat daerah yang berbeda agar masyarakat tidak perlu direpotkan dengan pengisian data berulang atau memiliki terlalu banyak akun.
Lebih dari sekadar alat pelayanan, teknologi ini diproyeksikan menjadi infrastruktur pengambilan keputusan yang berbasis data di lapangan. Dengan integrasi data kependudukan, kesehatan, hingga sosial, kebijakan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara lebih presisi. Langkah ini sekaligus memicu reformasi budaya kerja aparatur sipil negara agar lebih adaptif dan cepat merespons aduan warga secara terukur.
Kendati gencar melakukan digitalisasi, Pemkot Tangsel memastikan layanan tatap muka tetap dipertahankan demi menjaga inklusivitas pelayanan. Kebijakan ini diambil agar kelompok lanjut usia maupun warga dengan keterbatasan akses internet tetap mendapatkan hak pelayanan publik yang setara dan tanpa diskriminasi.
