Era digital memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kemudahan interaksi di jagat maya ini sering kali tidak diiringi dengan kesadaran bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata di dunia nyata.
Banyak pengguna media sosial masih terjebak dalam anggapan keliru bahwa ruang digital adalah wilayah bebas tanpa batas. Padahal, kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik tetap dibatasi oleh koridor hukum, yang mewajibkan setiap individu untuk menghormati hak orang lain serta bertanggung jawab atas setiap unggahan maupun komentar mereka.
Fenomena lain yang mengkhawatirkan adalah derasnya arus informasi palsu serta penyebaran potongan aturan hukum tanpa konteks yang utuh. Hal ini memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat yang berpotensi melahirkan keputusan hukum yang keliru, sehingga verifikasi sumber informasi menjadi langkah preventif yang krusial.
Menyoroti adagium klasik Quis Custodiet Ipsos Custodes? atau "siapa yang mengawasi para pengawas", masyarakat memang didorong untuk aktif mengawasi jalannya kekuasaan dan menyampaikan kritik. Kendati demikian, fungsi kontrol sosial ini harus berpijak pada data yang valid dan dilakukan secara konstruktif demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dan Syariah, memegang peranan strategis dalam menjembatani kesenjangan pemahaman ini. Melalui program edukasi dan pengabdian masyarakat, akademisi diharapkan mampu mengedukasi publik agar tidak hanya terampil menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas secara hukum.
